REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Mantan Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah mengemukakan, pemberdayaan dan pengamanan pulau-pulau terluar milik RI perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat untuk menghindari klaim kepemilikan oleh pihak asing.
"Kita perlu mewujudkan ekonomi dan kehidupan di pulau-pulau terluar yang rata-rata kosong penghuninya itu. Dimulai dengan mendatangkan penghuni," kata Gubernur Pertama Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) periode 2005-2010, Ismeth Abdullah di Jakarta, Kamis.
Tanpa penghuni, menurut dia, tidak mungkin pulau-pulau tersebut tersentuh dan berkembang.
"Lalu, jangan sampai kita semua terkejut setelah negara lain menyentuhnya, mengirim orang ke situ, menaruh SDM-nya, mungkin dengan pasukannya, lalu membiayai dengan biaya besar," kata Ismeth Abdullah.
Ia mengungkapkan hal itu berdasarkan pengalaman memberdayakan belasan pulau tak berpenghuni di perbatasan RI-Malaysia, RI-Singapura, RI-Thailand dan RI-Vietnam saat memimpin provinsi Kepri yang wilayah perairannya berbatasan dengan sejumlah negara serta etrdapat ribuan pulau di provinsi ini.
Menurut Ismeth Abdullah, pengelolaan pulau-pulau terluar itu tidak bisa diserahkan seratus persen kepada pemerintah daerah (pemda). "Terutama karena anggaran Pemda sangat terbatas. Itu hal yang pertama, mengapa pemerintah pusat harus memberi perhatian khusus kepada pulau-pulau terluar," ungkapnya.
Selain itu, menurut dia, pulau-pulau terluar itu pada umumnya kosong, sehingga pemda memprioritaskan anggarannya kepada pulau-pulau yang berpenghuni saja. "Karena itu, pemerintah pusat harus turun tangan. Kalau tidak salah ada 90-an pulau terluar di Indonesia dan 19 di antaranya ada di Provinsi Kepri, yang selama ini provinsi ini berusaha menganggarkan untuk melakukan sesuatu di pulau-pulau terluar tersebut," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika