REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pimpinan DPR, Selasa ini (6/8) menyepakati penundaan proses pembangunan gedung baru DPR. Pimpinan DPR meminta tim teknis yang terdiri dari perwakilan Sekretaria Jenderal DPR, Kementerian Pekerjaan Umum, dan konsultan melakukan kajian ulang.

''Karena sudah menjadi polemik, pimpinan sepakat meminta tim teknis mengkaji dan menghitung ulang pembangunan gedung baru DPR,'' kata Ketua DPR, Marzuki Alie, di Gedung DPR, Senin (6/9).

Marzuki mengharapkan, pengkajian ulang menghasilkan pembangunan gedung baru yang tidak mencitrakan kemewahan yang bisa mencederai perasaan rakyat. Menurut dia, DPR pada prinsipnya membutuhkan gedung baru karena keperluan penambahan tenaga ahli. Gedung yang ada saat ini, lanjut dia, tidak lagi representatif bagi kerja anggota dewan dengan lima tenaga ahli.

Ke depannya, lanjut Marzuki, tim teknis diberikan wewenang menjelaskan proses pembangunan gedung secara transparan kepada publik. Anggota DPR yang diwakili Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), kata Marzuki, bukan bagian tim teknis sehingga tidak bisa menjelaskan secara detail pembangunan gedung. ''Jadi wartawan nanti jangan tanya ke kami soal rincian teknis gedung,'' kilahnya.

Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, menambahkan, anggota dewan tidak menginginkan fasilitas mewah di gedung baru sebagaimana yang diberitakan sepekan terakhir. Kebutuhan pembangunan gedung baru, kata Priyo, semata untuk mengimbangi penambahan staf ahli anggota DPR. “Untuk kali ini tolonglah kami dibantu, karena lima hari belakangan kami berada dalam kondisi terpuruk akibat pemberitaan negatif soal gedung baru,” jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika