REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (DPP PDI) Perjuangan bidang Pertahanan Keamanan dan Hubungan Internasional, Andreas Hugo Pareira, menyatakan usulan masa jabatan presiden tiga periode hanyalah pengalihan perhatian atas isu utama publik.
"Penilaian kami usul ini dibuat dengan target pengalihan perhatian masyarakat dari masalah `megaskandal Bank Century`," tegasnya, di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, selama ini strategi pengalihan isu melalui wacana dan kasus-kasus sosial politik sudah dilakukan. Tapi semua strategi itu menuai cibiran publik karena tak mempan lagi.
"Lihat saja upaya mem-blow-up kasus-kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan dan beberapa aparat penegak hukum, yang sarat dengan banyaknya adegan aneh, begitu pula kasus viedo porno yang melibatkan Ariel dan kawan-kawan artisnya, hingga problem di seputar mantan Kabareskrim Susno Duadji, atau sebelumnya skandal dengan melibatkan Antasari Azhar," ungkapnya.
Lalu, ia mengemukakan, kini muncul lagi sebuah usul jabatan tiga periode masa jabatan seorang presiden, di tengah situasi bangsa dan mayoritas rakyat yang kian tertekan kehidupan ekonomi, sosial serta moral keteguhan imannya.
"Jadi, usul ini absurd, bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, dan tidak punya bobot yang bisa dipertanggungjawabkan secara politis maupun akademis," katanya.
Doktor bidang politik dan hubungan internasional di sebuah perguruan tinggi nasional ini juga mengingatkan, bisa saja usul ini dilakukan sebagai test water, menyangkut posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Untuk mengukur dukungan pada SBY yang makin melemah sekarang. Tetapi, apabila reaksi masyarakat positif, maka usulan Amandemen UUD ke-5 kalinya akan serius digarap, agar SBY bisa maju lagi, dan dengan berbagai cara akan memenangkan Pemilu 2014, sambil mempersiapkan putra mahkotanya, Agus," katanya.
Agus yang dimaksud adalah Agus Harimurti Yudhoyono, putra sulung SBY, yang berkarir di militer dan telah menyelesaikan studi di Harvard University, Amerika Serikat.
Dengan reaksi yang negatif seperti sehari terakhir ini, Andreas Pareira berpendapat, usul periode jabatan Presiden RI dapat menjadi tiga kali bakal menjadi ibarat bumerang yang gagal mengenai sasaran, sehingga kembali ke arah pelemparnya.
"Karena rakyat banyak memang semakin tidak sanggup menahan tekanan ekonomi yang dikendalikan oleh para antek neo-kolonialisme - imperialisme sebagaimana istilah Bung Karno, atau yang dipopulerkan sekarang dengan istilah neo liberalisme (neolib)," katanya.
Akan tetapi, Andreas Pareira yang sempat menjadi Anggota Komisi I DPR RI (bidang politik dan hubungan luar negeri) ini juga menengarai, bisa saja ide ini sengaja diwacanakan dulu, karena SBY agaknya cukup tertarik, apalagi ada tekanan kelompok asing.
"Jadi, bisa saja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang mau menambah jabatan satu periode lagi. Dan, ini atas tekanan itu tadi, yaitu kelompok eksploatir sumber daya alam asing yang beroperasi di Indonesia, khususnya di bidang pertambangan, minyak dan gas alam, juga hutan maupun perikanan dan kelautan," ujarnya.
Menurut dia, selama ini kelompok asing inilah yang amat diuntungkan dengan kepemimpinan SBY. "Sehingga, amat berasalan mereka ingin mempertahankan SBY, agar bisa lebih banyak mengeruk kekayaan alam Indonesia," katanya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
