REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai ada lima kelebihan dan empat kekurangan dalam nota keuangan yang dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di hadapan MPR, Senin (16/8). Fraksi PPP menyayangkan, beberapa anggaran untuk alokasi untuk pos tertentu tidak tergambar dalam pidato Presiden.
“Secara keseluruhan, nota keuangan kami beri nilai tujuh dalam skala 0-10, karena masih terpautnya antara realitas dan pidato Presiden,” kata Sekretaris Fraksi PPP, Romahurmuziy (Romi), lewat surat elektronik, Senin (16/8), malam.
Romi menyatakan, Fraksi PPP memberikan apresiasi atas niat peneguhan empat pilar yakni penciptaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pemeliharaan lingkungan. Namun, kata Romu, anggaran yang dialokasikan untuk penciptaan lapangan pekerjaan justru tidak tergambar, seperti alokasi anggaran untuk penurunanincremental capital to output (ICOR) melalui investasi teknologi atau anggaran kebijakan program padat karya.
Fraksi PPP juga menyayangkan absenya dukungan anggaran untuk pemberantasan korupsi dalam pidato Presiden. Padahal penyebutan anggaran seharusnya sejalan dengan niat Presiden dalam meneguhkan niatnya memberantas korupsi. Menurut Romi, alokasi anggaran untuk pemberantasan korupsi bisa diwujudkan misalnya dengan penuntasan anggaran untuk sistem e-procurement utk meminimalisir kontak penyelenggara negara dengan peserta tender.
Di bidang ekonomi, Fraksi PPP menilai, rasio pajak (taxx ratio) memang meningkat namun dengan sangat konservatif dari 11,9 persen (APBN-P 2010) menjadi 12 persen (RAPBN 2011). Lifting minyak, kata Romi, juga relatif jalan ditempat dari 965.000 (APBN-P 2010) menjadi 970.000 (RAPBN 2011). “Meski dinyatakan mengalami kenaikan tertinggi belanja modal juga masih bisa dinaikkan, untuk memberi ruang insentif kepada pertumbuhan,” kata Romi.
Adapun empat kelebihan dari nota keuangan Presiden yang diapresiasi Romi yakni, keberpihakan pemerintah atas peningkatan anggaran daerah, khususnya daerah otonomi khusus Papua, Papua Barat dan NAD. Peningkatan anggaran daerah termasuk penambahan dana alokasi khusus untuk listrik pedesaan dan pengalihan dana BOS.
Fraksi PPP mengapresiasi peningkatan gaji PNS dan TNI/Polri sebesar rata-rata 10 persen. Namun, mengingat jumlah PNS dan TNI/Polri hanya sekitar empat juta orang, pemerintah belum memberikan gambaran peningkatan kesejahteraan terhadap lebih dari 100 juta angkatan kerja lainnya melalui APBN.
Fraksi PPP juga mengapresiasi penurunan defisit dari 2,1 persen (Rp 133,7 triliun - APBNP 2010) menjadi 1,7 persen (Rp115,7 triliun), meskipun menurut PPP kata Romi, angkanya masih bisa diturunkan agar prinsip gali lubang tutup lubang tidak terus berlangsung. “Kami juga mengapresiasi atas penurunan rasio utang pemerintah terhadap PDB dari 27,8 persen (APBN-P 2010) menjadi 26 persen (2011),” tambah Romi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika