REPUBLIKA.CO.ID, PARIAMAN--Menjelang peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-65 kemerdekaan RI, ternyata masih banyak rakyat Indonesia yang tinggal dalam kondisi sangat memprihatinkan. Terdapat sekitar 2,3 juta keluarga di Tanah Air yang masih tinggal di rumah tak layak huni.
"Banyak rumah saudara kita yang berlantaikan tanah dan beratapkan daun. Itu gambaran rumah tidak layak huni," kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, saat kunjungannya ke Pariaman, Sumatera Barat, Sabtu (14/8). Salim berjanji akan membenahi rumah tak layak huni tersebut secara bertahap.
Pemberian bantuan terhadap tiap keluarga pemilik rumah tak layak huni, diperkirakan selesai menjelang berakhirnya pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II, tepatnya hingga 2014. "Setiap tahun akan kita akan memberikan bantuan untuk rumah yang layak ke tiap provinsi," ujar menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dalam kunjungannya ke Pariaman, Kementerian Sosial memberikan 50 unit bantuan pembenahan rumah tak layak huni. Tiap keluarga mendapat sekitar Rp 10 juta hingga Rp 15 juta. Selain itu, mensos juga memberikan bantuan berupa 1 paket sarana lingkungan untuk Pariaman, kemudian bantuan terhadap 100 keluarga pemilik rumah tak layak huni di Kota Padang.
Salim mengingatkan, bantuan tersebut harus dianggap sebagai dorongan atau stimulan saja. Selebihnya, partisipasi dari pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan, terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan. "Dunia usaha dan masyarakat bisa saling membantu sehingga ada kebersamaan. Satu orang membantu dengan dana, satu orang lagi dengan tenaganya, dan satu orang lainnya dengan pemikirannya," ujar Salim.
Sementara itu, Wali Kota Pariaman, Muchlis R, menyatakan bantuan untuk Pariaman ini sekaligus digunakan untuk pembenahan pascagempa Padang pada September 2009. Sebab, banyak penduduk yang kini tinggal di rumah tak layak huni akibat dari bencana alam itu.
Menurut Muchlis, rehabilitasi rumah tak layak huni di Pariaman telah dianggarkan pada APBD Pariaman sejak 2007. Namun jumlahnya masih jauh dari cukup, karena setiap tahunnya hanya diperuntukkan untuk 15 unit rumah. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat bisa menambah alokasi bantuan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika