REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendatang hendaknya memiliki komitmen moral yang tinggi untuk memberantas korupsi serta berani dan jujur. "Dari tujuh nama calon pimpinan KPK yang ada saat ini, atau dua nama yang akan diajukan pemerintah ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, saya minta agar DPR bisa memilih yang terbaik," kata Din Syamsuddin usai diskusi di Jakarta, Sabtu (14/8).
Menurut dia, Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dan DPR harus bisa memilih figur yang memiliki komitmen moral tinggi untuk memberantas korupsi serta berani dan jujur. Tiga kriteria tersebut, kata dia, merupakan persyaratan yang penting bagi calon pimpinan KPK, sedangkan ilmu hukum yang disyaratkan oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK sebenarnya bisa dipelajari sambil berjalan.
Dengan sering berkonsultasi dengan pakar hukum dan konsultan hukum independen, katanya, maka pemahaman ilmu hukum bisa lebih cepat diserap. "Poin yang penting bagi saya asalah komitmen moral, keberanian, dan kejujuran," katanya.
Jika calon pimpinan KPK memenuhi tiga kriteria tersebut, menurut dia, maka persyaratan lain bisa melengkapi. Menurut Din, lembaga KPK adalah lembaga yang penting dan mungkin sangat penting sehingga siapa yang akan menjadi pimpinannya akan memiliki dampak besar dalam pemberantasan korupsi serta penegakan hukum dan moral di negeri ini. "Selama ini lembaga KPK belum bekerja maksimal dan belum efektif, tapi disinyalir ada gejala untuk melakukan pelemahan terhadap KPK," katanya.
Calon pimpinan KPK hingga saat ini masih ada tujuh nama yang lulus seleksi tahap ketiga yakni "profile assesment" pada 26 Juli . Ketujuh nama itu adalah, Bambang Widjojanto (advokat), Chairul Rasyid (purnawirawan polisi), Fachmi (jaksa pada Kejaksaan Agung), Busyro Muqoddas (mantan Ketua Komisi Yudisial), Jimly Asshiddiqie (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi), Meli Darsa (advokat), dan I Wayan Sudirta (anggota DPD dari Bali). Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK akan melakukan tes wawancara untuk memilih dia nama, pada Kamis (19/8) yang kemudian diajukan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika