REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Penyederhanaan partai melalui memperkecil ukuran daerah pemilihan menjadi tiga sampai delapan kursi, dinilai PKS memungkinkan timbulnya biaya politik yang lebih tinggi. Persaingan ketat memperebutkan kursi DPR bisa jadi membuat anggota dewan tergoda untuk melakukan korupsi.

Wakil Ketua Divisi Kebijakan Publik PKS, Agus Purnomo, mengatakan semangat penyederhanaan partai harus berkaca pada upaya memberi pilihan politik ke publik yang lebih mudah. Bila peserta pemilu dikurangi, pemilih otomatis akan lebih mudah menjatuhkan pilihannya.

Agus mengakui, upaya penyederhanaan lewat memperkecil ukuran daerah pemilihan menjadi tiga sampai delapan kursi sebenarnya merupakan hitungan yang ideal. '’Namun konsekuensinya adalah menimbulkan persaingan yang lebih ketat,’’ kata dia, Rabu (11/8).

Pada pemilu 2009, satu daerah pemilihan memiliki ukuran tiga sampai 10 kursi. Sedang pada pemilu 2004, terdapat tiga hingga 12 kursi di satu daerah pemilihan. Kemarin, Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengatakan partainya akan mengajukan usulan perkecilan ukuran daerah pemilihan dalam revisi UU Pemilu.

Agus melanjutkan, semakin kecil ukuran daerah pemilihan makin tinggi pula persaingan meraih kursi. ‘’Anggota DPR bisa jadi makin korup karena harga kursinya tinggi,’’ ungkap anggota Komisi II itu.

Pada pemilu 2009, Agus bercerita, rata-rata anggota dewan yang terpilih mengeluarkan dana Rp 6 miliar untuk biaya kampanye. Jika jumlah kursi makin sedikit, dia memperkirakan biaya kampanye bakal melonjak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika