REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Rapat kerja pemerintah yang bakal digelar 5-6 Agustus mendatang di Istana Bogor akan membahas revisi Keputusan Presiden (Kepres) No 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa untuk mempercepat penyerapan anggaran. Hal ini terkait sinergi dan komunikasi antara pusat dan daerah yang semakin erat.
''Revisinya kan sedang berjalan, mudah-mudahan nanti pada saat itu bisa dilaporkan sosialisasinya, itu revisinya seperti apa,'' ujar Juru Bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat, seusai rapat persiapan retreat tersebut di Istana Wakil Presiden, Jumat (30/7).
Nantinya rapat itu bertujuan menyelaraskan penyusunan anggaran di pusat dan daerah. Selama ini, kata Yopie, banyak keluhan mengenai sinergi pusat dan daerah. Retreat (rapat kerja), ini salah satu jawaban sehingga pusat dan daerah bisa 'nyambung'.
Menurut Yopie, dalam pertemuan itu akan ada sejumlah kesepakatan dengan daerah mengenai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menuturkan, ada tiga hal besar yang harus dibenahi untuk mengatasi lambatnya penyerapan anggaran, yakni persiapan, pelaksanaan, dan pencairan anggaran tersebut.
Pada persiapan, masih diperlukan optimalisasi dokumen untuk menyiapkan proyek. "Public finance itu kan tidak sesederhana yang Anda bayangkan, dokumen-dokumennya harus proper dan sebagainya," ucapnya.
Di tahap pelaksanaan, ada masalah dalam penunjukan pelaksana proyek yang profesional, juga mekanisme sanggah dan sanggah banding dalam tender. Problem lainnya ialah aturan yang mengharuskan anggota satuan kerja diganti tiap tahun anggaran. "Padahal ada proyek yang sifatnya multiyears atau sebelumnya sudah dilelang. Kalau sudah dilelang duluan kemudian satkernya diganti, bagaimana? Apakah satker yang baru mau melaksanakan hasil lelang yang dilakukan yang lama? Persoalan-persoalan yang sangat teknis begini akan diatasi dalam retreat nanti," tutur Yopie.
Adapun dalam tahap pencairan dana, persoalan timbul dalam pencairan anggaran bagi proyek multitahun. Sebelumnya, pemerintah telah dua kali mengadakan rapat kerja serupa, yang dihadiri oleh para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua, gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pejabat penyalur anggaran, serta Kepolisian RI. Yang pertama, di Istana Cipanas, membahas prioritas pembangunan, sedangkan yang kedua di Istana Tampaksiring, Bali, membicarakan pengentasan kemiskinan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
