REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Presiden Boediono menekankan agar Korps Pengawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) tidak masuk dalam politik praktis. Pasalnya, menurut dia, jika Korpri digunakan oleh kekuatan tertentu maka akan memecah belah aparat pemerintah.
''Korpri dekat dengan pemerintah, tapi tidak boleh dimanfaatkan pemerintah juga alat kekuatan di luar pemerintah,'' kata Wapres dalam sambutan pada Seminar Nasional Korpri di Gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (22/7).
Ia menambahkan, Korpri memiliki sejarah panjang. Karenanya, korpri pun memiliki fungsi sejarah dalam mempersatukan korps pegawai RI. Fungsi pemersatu inilah, menurut Wapres, yang telah dilakukan di masa lampau dan fungsi tersebut akan tetap relevan, sekarang, di era reformasi.
Namun, tambahnya, begitu banyak kekuatan-kekuatan yang memecah belah fungsi pemersatu tersebut. ''Belum lagi, tanpa kita sadari peran yang menyatukan kita semua kadang malah terlupa,'' kata Boediono.