REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--DPR hingga kini belum membahas lebih lanjut perihal RUU Perlindungan Pembantu Rumah Tangga (P PRT). Para anggota dewan terhormat lebih mengedepankan pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) daripada RUU ini.
Anggota Komisi IX DPR RI, Charles Maesang, menuturkan, saat ini pihaknya lebih mengedepankan pembahasan RUU BPJS. "Kami lihat perkembangannya saja, saat ini itu (RUU BPJS) yang menjadi prioritas," ujarnya ketika ditemui di Hotel Santika, Jakarta, Rabu (21/7).
Charles menuturkan, saat ini para fraksi masih menyuarakan pandangannya masing-masing terhadap RUU ini.
Pendapat serupa juga dilontarkan sesama anggota komisi IX lainnya, Riski Sadig, dari Fraksi Amanat Nasional. Riski menjelaskan, saat ini Komisi IX mengusulkan pembahasan tujuh RUU. "Tiga dari panja kesehatan, tiga dari panja tenaga kerja, dan satu usulan komisi, yakni RUU BPJS," terangnya.
RUU BPJS, lanjut Riski, mempunyai tingkat resistansi yang lebih kecil di antara para anggota. Sedangkan RUU PPRT, memiliki banyak perbedaan pendapat, baik di tingkat fraksi maupun antaranggota. Perbedaan tersebut masih berkisar pada budaya 'ngenger' yang berkembang di masyarakat, jam kerja, pembagian kerja PRT, dan lain-lain.
DRiski menampik bahwa pembahasan RUU PPRT 'dikalahkan' oleh RUU BPJS. "Kami selesaikan dulu RUU BPJS yang menjadi 'top priority' Komisi IX," kilahnya. Namun dia menyerahkan sepenuhnya agenda pembahasan RUU kepada pimpinan komisi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX, Irgan Chairil Mahfidz, menuturkan RUU PPRT tetap akan dibahas oleh komisinya. Pembahasan tersebut akan dilakukan pada masa sidang IV. "Agendanya mendengarkan pandangan masing-masing fraksi," kata Irgan yang juga menjabat sebagai Sekjen PPP tersebut.
Koordinator Nasional JALA PRT, Lita Anggraeni, juga mempertanyakan komitmen DPR dalam membahas RUU tersebut. Pada Senin depan (26/7), pihaknya berencana melakukan aksi bersama LSM lain untuk mempertanyakan keberpihakan DPR pada rakyat kecil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
