REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Ketua Umum Terpilih PP Muhammadiyah Prof Dr Din Syamsuddin menyatakan, terpilihnya kembali dirinya sebagai ketua umum untuk dua periode di PP Muhammadiyah merupakan amanah yang cukup berat. Apalagi tantangan ke depan yang harus dihadapi Muhammadiyah semakin berat.
"Ini amanah yang sangat berat. Karenanya saya sikapi dengan dua sisi perasaan senang dan sedih," ujar Din kepada wartawan usai ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih dalam Sidang Pleno Muktamar Muhammadiyah di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (7/7).
Dalam sidang pemilihan Ketum PP Muhammadiyah tersebut. Din terpilih karena memiliki suara terbanyak dalam pemilihan anggota tetap yang dilakukan anggota Muktamar pada sidang pleno, Senin (5/7) lalu. Selain Din, sidang anggota PP Muhammadiyah juga memilih Agung Danarto sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah periode 2010-2015.
Menurut Din, proses pemilihan Ketum PP Muhammadiyah periode 2010-2015 tersebut sebenarnya berlangsung sangat singkat. 12 Anggota PP Muhammadiyah terpilih, kata dia, langsung bersidang menentukan Ketum PP Muhammadiyah setelah ditetapkan dalam rapat pleno. "Prosesnya sangat cepat, tanpa vooting dan tidak ada tarik menarik," jelasnya.
Tetapi, kata Din, Ketua Panitia Pemilihan Rosyad Shaleh memberikan kesempatan pada 13 anggota PP terpilih untuk menyampaikan pandangannya. Secara berurutan dari anggota yang memperoleh suara terbanyak kemudian menyampaikan pandangannya sehingga proses pemilihan Ketum tersebut menjadi cukup lama. "Masing-masing anggota memberikan semacam tausyiyah selama tujuh menit, sehingga jadinya cukup lama. Itu semua sudah dicatat dan direkam yang kemudian akan dijadikan catatan penting bagi PP Muhammadiyah ke depan,'' tambahnya.
Tausyiyah dari anggota Muktamar itu pun, menurut Din, merupakan sebuah komitmen bersama yang kemudian akan dirumuskan sebagai komitmen bagi PP Muhammadiyah ke depan.
Hubungan dengan pemerintah
Diakuinya, sebagai Ketua Umum, Din hanya menjalankan dan memimpin roda organisasi semata. Pasalnya apa yang akan dilakukan Muhammadiyah ke depan telah diputuskan melalui sidang-sidang komisi Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta tersebut. "Itulah amanat Muktamar yang harus dijalankan untuk lima tahun mendatang," jelasnya.
Terkait hubungan dengan pemerintah ke depan, kata Din, pihaknya tetap akan mengembangkan sikap proporsional atas dasar loyal kritis. Menurutnya, sudah menjadi watak Muhammadiyah selalu baik dengan pemerintah. Bahkan komitmen Muhammadiyah terhadap negara dan pemerintah sifatnya adalah substantif sejati dan institusional.
Maka siapapun presidennya, kata Din, Muhamaddiyah tetap loyal terhadap pemerintahannya. Tapi Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah amar makruf nahi munkar tetap akan mengkritik pemerintah jika pemerintah salah. ''Inilah yang saya sebut proporsional atas dasar loyal kritis. Kami kritik karena cinta pada pemerintah jadi tidak ada masalah, terserah pemerintah atau petinggi negara menyikapinya seperti apa, meskipun saya berkeyakinan sikapnya akan selalu baik," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika