REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--DPD meyakini Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan di Daerah akan diterima oleh pemerintah dan DPR. Seandainya ditolak, DPD masih menyimpan program lain yang sejalan dengan upaya memperbesar anggaran pusat ke desa.

Wakil Ketua Komite IV DPD, Abdul Gafar Usman, mengatakan pembicaraan secara personal dan kelembagaan terus digalang DPD dengan fraksi dan pemerintah demi memuluskan program ini. Tinjauan secara regulasi dan akademisi juga dilakukan DPD supaya programnya dapat terlaksana karena tidak melanggar undang-undang.

Seandainya ada penolakan, Abdul mengatakan, pro-kontra adalah hal wajar dalam dinamika politik. ''Tetapi anggota DPR dan DPD dipilih oleh rakyat, artinya hati nurani rakyat harus jadi perhatian,'' ucapnya, di Jakarta, Selasa (6/7).

Dan berdasar pengamatan Gafar secara obyektif, ketimpangan pembangunan terjadi di daerah. Strategi DPD untuk mempercepat dan meratakan pembangunan di daerah tidak terhenti pada usulan dana program yang akan diparipurnakan 13 Juli nanti.

Gafar, yang merupakan anggota DPD dari Riau, mengatakan bila usulan Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan di Daerah tidak sukses digolkan DPD masih menyimpan wacana memperbesar anggaran negara ke daerah. ''Salah satunya terkait rumusan dana alokasi khusus (DAK),'' ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika