REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--DPR RI menjadi tuan rumah sidang forum anggota parlemen di Asia Pasifik untuk pendidikan (Forum of Asia Pasific Parliamentarians for Education) atau Fasped. Sidang yang digelar di Jakarta sejak besok (6/7) bertujuan membahas isu penting di bidang pendidikan antara anggota dewan dari 27 negara di Asia Pasifik.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf, mengatakan forum yang berlangsung sampai Rabu (7/7) akan menghasilkan Deklarasi Senayan. ''Deklarasi itu berisi rencana aksi termasuk kebutuhan atau keinginan nasional kita dalam pendidikan,'' ujarnya, Senin (6/7).
Ketua DPR RI sekaligus Presiden Fasped, Marzuki Alie, mengatakan forum ini mencoba mencari solusi terbaik lewat praktik di negara lain untuk pendidikan di negara masing-masing. Indonesia, sambungnya, bisa berupaya belajar dari pengalaman negara maju seperti Jepang dan Cina dalam mengelola pendidikan di Tanah Air.
Pengalaman berbagi dengan negara lain, ditegaskan Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk Unesco, Arief Rahman, akan dilakukan Indonesia dari praktik negara yang secara ekonomi sudah lebih kuat. Yang ingin diketahui Indonesia adalah manajemen strategi pendidikan mereka.
Arief mengatakan, Indonesia adalah kasus unik di bidang pendidikan. Meski memiliki UU Pendidikan dan berkomitmen di kebijakan keuangannya berupa 20 persen bagi pendidikan dalam APBN, Indonesia masih mengalami ketimpangan jumlah guru dan murid. Data yang dipegang Arief menunjukkan dari 51 juta jumlah murid SD sampai SMA hanya ada 2,7 juta orang yang menjadi guru.
Sidang umum ini digelar sebagai upaya menyukseskan tujuan kedua Millenium Development Goals yakni pendidikan untuk semua pada 2015. Selain dihadiri ketua parlemen se-Asia Pasifik, perwakilan Unesco, dan dirjen di bidang pendidikan, Ibu Negara Ani Yudhoyono turut diundang sebagai pembicara. Ia akan menyampaikan paparannya terkait program Indonesia Pintar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika