REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT), mengajukan desain baru kompor gas untuk program konversi gas. Pengajuan desain baru itu, terkait seringnya ledakan tabung gas 3 kilogram.
BPPT mengklaim, kompor desainnya itu lebih aman dibanding kompor yang saat ini digunakan pemerintah. Demikian disampaikan oleh Direktur Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi BPPT, Arya Rezavidi dalam jumpa pers di kantornya, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (2/7).
Arya mengungkapkan, desain BPPT telah diajukan ke pemerintah pada 2006. Namun dari hasil kesepakatan, desain BPPT ditolak. Kini mereka kembali mengajukan desain tersebut kepada pemerintah. "Seminggu lalu, Menristek sudah menawarkan kompor ini kepada wapres," jelas Arya.
Dia menuturkan ledakan gas yang acap terjadi karena faktor kesalahan manusia. Pertama, buruknya kualitas komponen kompor, tabung, dan aksesorisnya. Dia mencontohkan lempengan besi yang dalam kompor milik pemerintah. "Kompornya jadi cepat karatan, akibatnya kualitas apinya jelek," ujarnya.
Tak hanya itu, kompor pemerintah tidak dapat bertahan lama. "Kemungkinan kompor pemerintah hanya bertahan satu tahun," kata Arya. Lempengan kompor BPPT, terbuat dari kuningan, "Jadi lebih tahan lama, sampai lima tahun," ujarnya.
Kedua, peletakan tabung gas pada ruangan yang kurang ventilasi. Terakhir, kecerobohan pengguna mengenai pemakaian kompor gaa dengan aman. "Sosialisasinya kurang, makanya banyak masyarakat yang tidak tahu," paparnya.
Kompor desain BPPT tersebut seratus persen berbeda dengan kompor yang digunakan pemerintah. Tidak terdapat selang yang menghubungkan antara tabung dengan kompor. Sehingga, pengguna hanya mengatur sambungan antara katup dengan regulator. Sehingga, lanjutnya, kemungkinan terjadi kesalahan manusia lebih sedikit.
Untuk membuat satu kompor desain BPPT, total butuh biaya 180 ribu rupiah. Arya mengklaim biaya itu lebih murah dibandingkan kompor milik pemerintah. "Kalau pemerintah bisa mencapai 194 ribu rupiah, itu termasuk dengan tabung gasnya juga," paparnya.
Namun, jika pemerintah menyetujui desain BPPT, pemerintah harus menganggarkan dana lebih. Terutama untuk mengganti kompor dan tabung gas yang sudah beredar di masyarakat. Ketika ditanya tentang hal itu, Reza tidak memberikan solusi. "Itu juga yang kita bingung," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
