REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengganti Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri di posisi Kapolri dituntut untuk memprioritaskan pembenahan akuntabilitas internal Polri. Tantangan terbesar adalah mengembalikan kepercayaan publik dan menjamin komitmen dalam membangun profesionalisme karena hingga kini masih banyak anggota Polri yang menyalahgunakan jabatannya.
Demikian disampaikan Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indria Fernida, dalam konferensi pers, di kantor Kontras, Jakarta, Selasa (29/6). ''Pelaksanaan keterbukaan informasi harus diletakkan dalam kerangka nilai kebebasan yang menghormati hak asasi manusia,'' ujar Indria.
Dia menilai, program Polri dalam membangun kepercayaan publik yang seharusnya berakhir tahun lalu ternyata tidak terpenuhi. ''Polri terjebak dalam upaya politisasi pihak eksekutif dan politisi yang menyebabkan Polri seperti kehilangan orientasi,'' kritiknya.
Bahkan, Polri masih mengabaikan akuntabilitas dengan melakukan berbagai pelanggaran HAM. Terkait dengan reformasi Polri, Kontras mengkritisi banyak hal pula. ''Masih banyak anggota Polri yang belum mengetahui, mengerti, dan memahami aturan atas implementasi HAM,'' ungkap Indria.
Kontras mencatat, pelanggaran HAM masih dilakukan Polri dengan cara melakukan penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil. Pelanggaran itu sebagian besar dilakukan dalam penanganan konflik tanah dan modal. Polri juga dianggap masih menggunakan kekuatan yang berlebihan, kriminalisasi terhadap masyarakat, dan rekayasa kasus. ''Sulit untuk mendapatkan informasi yang jelas kepada publik tentang penanganan perkara,'' paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
