REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Gagasan pengembalian hak politik TNI/Polri mengundang polemik di masyarakat. SETARA Institute menilai gagasan ini bukan niat pemulihan hak politik TNI/Polri yang sejak reformasi di batasi, tapi hasrat merebut kekuatan politik TNI/Polri untuk mendukung kekuatan politik yang sedang berkuasa.

''Prasyarat yang lazim diajukan terkait pemenuhan hak politik TNI/Polri di negara-negara yang baru saja keluar dari rezim militer adalah stabilitas politik, supremasi sipil, infrastruktur politik yang kokoh, dan kematangan politik sipil sehingga tangguh atas segala potensi intervensi tentara. Selain itu, dalam konstruksi politik Indonesia, perubahan kultur militer adalah prasyarat khusus yang juga harus dipenuhi,'' ujar Hendardi, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute dalam siaran pers yang diterima Republika di Jakarta, Selasa (22/6).

Secara umum menurut Hendardi, semua prasyarat normatif sudah terpenuhi, di mana kelembagaan demokrasi sudah terbangun dan supremasi sipil sudah semakin kuat. Hanya saja, soal kematangan politik sipil yang masih rentan akan potensi intervensi. ''Pragmatisme politik politisi sipil sangat berpotensi menciptakan ruang tarik menarik untuk memikat TNI/Polri yang akan merugikan bangsa dan negara,'' ungkap Hendardi.

Pihaknya, kata Hendardi, menilai pikiran pengembalian hak pilih anggota TNI adalah setback dalam kehidupan demokrasi Indonesia. ''Jika dahulu militer terjun ke politik memakai baju dwifungsi kini militer merasa lebih cerdas dengan menggunakan politic electoral. Pikiran seperti ini sebaiknya digusur untuk saat ini, di mana transisi demokrasi berjalan tersendat dan TNI memiliki persoalan lama tentang pelanggaran HAM Berat yang belum selesai,'' tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika