REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kapolri Jendral Pol Bambang Hendarso Danuri mengaku masih terdapat politisasi dalam penegakan hukum. Untuk itu, Kapolri mengatakan, pemberantasan mafia hukum menjadi tantangan sendiri bagi Polri untuk menghadapi grand strategi kedua dalam partnership.

"Masih ada politisasi dalam penegakkan hukum, hukum dijadikan alat politik," ujar Kapolri saat membuka Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis ke-64 Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Kamis (10/6).

Kapolri menegaskan itulah realitas yang terjadi di Indonesia. Sementara, di negara demokrasi sendiri hukum sebagai panglimanya. Kapolri berharap keadilan itu benar-benar bisa ditegakkan. "Dengan tidak ada tanda petik, ada kepentingan-kepentingan lain untuk intervensi hukum sebagai panglima demokrasi,"jelasnya.

Terkait dengan kasus mafia hukum Gayus, Kapolri pun menegaskan bahwa kasus sensitif itu tidak akan terpengaruh dengan tekanan-tekanan politik. Menurutnya, saat ini kasus Gayus masih berproses khususnya untuk mafia pajak. Sementara, untuk mafia hukumnya sendiri, Kapolri mengatakan penyidik sudah menetapkan tersangka."Itu sedang berproses. Tim sedang bekerja," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika