REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Sumatra Barat (Sumbar) menilai diadakannya jatah anggaran untuk daerah pemilihan (dapil) DPR akan menjadi lahan korupsi baru di parlemen.
"Tidak perlu ada jatah anggaran Dapil DPR, karena akan membuka lahan baru untuk tindak penyimpangan uang negara di parlemen," kata Direktur Eksekutif LBH Padang, Vino Oktavia ketika diminta tanggapannya di Padang, aHAD (6/6).
Menurut Vino, dana senilai Rp 15 miliar/dapil yang diminta DPR akan sulit untuk dapat dipastikan sampai atau tidaknya uang sebesar itu ke tengah masyarakat.
"Sudah untuk dapat memastikan sampai tidaknya ke masyarakat. Karenanya, penolakan dari pemerintah untuk tidak sepakat dengan adanya dana untuk anggaran Dapil DPR, adalah langkah tepat," katanya menandaskan.
Dikatakan, pihaknya juga menolak apa yang diinginkan DPR, yakni meminta jatah anggaran untuk dapil tersebut.
Mengenai apa yang harus dilakukan pemerintah sekarang, Vino menyebutkan, pemerintah tidak mengalokasi anggaran untuk jatah bagi DPR, tapi bagaimana melakukan efisiensi terhadap APBN hingga bisa memenuhi kebutuhan dasar rakyat.
"Kami khawatir dana yang dialokasi untuk Dapil DPR tidak akan sampai secara jelas ke masyarakat. Potensi digunakan untuk kepentingan politik sangat besar," katanya.
Justru itu, kata dia, upaya pencegahan agar uang negara tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik wakil rakyat maupun kelompoknya, maka tidak perlu diadakan jatah anggaran Dapil.
Bahkan, menurut Vino, lebih baik pemerintah mengalihkan anggaran tersebut ke program yang riil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan DPR jalan saja sesuai dengan fungsinya melakukan pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran.
Vino mengatakan, DPR kalau ingin memperjuangkan dapil-nya masing-masing, sampaikan aspirasi itu kepada kementerian yang terkait, bukan harus sebagai pelaksana pengguna anggaran.
Jadi, apapun dalih DPR untuk pengalokasian jatah anggaran dapil, tambahnya, sulit untuk diterima dan masyarakat pun tidak menginginkan demikian.
Direktur Pascasarjana Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Dr Syafrizal Chan menilai keinginan DPR adanya jatah anggaran dapil terkesan akal-akal saja, karena bertolak belakang dengan fungsinya.
Menurut Syafrizal, DPR dengan mengoptimalkan fungsi yang diembannya, sudah merupakan kinerja yang menunjukkan kepedulian terhadap rakyat. Selain itu, terus mampu mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan merata, terutama prioritas pada daerah tertinggal.
Jadi, lanjutnya, DPR tidah harus mengerjakan apa yang telah dikerjakan eksekutif, tetapi perkuat peran dan fungsi yang menjadi representasi suara rakyat di parlemen.
"Untuk memperjuangkan masyarakat Dapil, tak musti ada anggaran program pemerintah di DPR, cukup dengan kekuatan dewan menyampaikan kepada kementerian terkait," katanya menandaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
