REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Untuk bisa menyelenggarakan pemilu dengan cara e-voting pemerintah harus siap mengeluarkan modal setidaknya Rp 14,5 juta setiap 1.000 pemilih untuk membeli peralatannya. Pemerintah juga mesti mengeluarkan biaya konsolidasi.
''Biayanya Rp 14,5 juta untuk 1.000 pemilih. Kalau 170 juta pemilih, dikalikan saja. Ditambah dengan biaya konsolidasi,'' ujar Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Marzan Aziz Iskandar, di Jakarta, Jumat (14/05).
Asumsi biaya itu didasarkan jika pemerintah tetap menggunakan alat e-voting dengan metode layar sentuh. Menurutnya, modal yang harus dikeluarkan itu akan sepadan dengan efisiensi pemilu. Faktor-faktor yang menjadi dampak positif dari e-voting adalah proses pendataan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). ''Kalau pemilu manual DPS dan DPT mengumpulkannya itu ruwet sekali,'' kata Marzan.
Sistem elektronik akan jauh lebih mudah karena terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan baru yang menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) elektronik. Dengan KTP tersebut, seperti layaknya mesin ATM, mesin e-voting tersebut akan membaca data penduduk tersebut. Jika kemudian terjadi persengketaan terkait penghitungan suara, maka daftar pencoblosan bisa langsung dicetak seketika. ''Semua jauh lebih spontan,'' katanya.
Lebih lanjut, Marzan menjelaskan, saat ini BPPT akan berusaha untuk memperbaiki teknologi e-voting. Tujuannya untuk mendapatkan alat yang lebih murah dan efisien. Pasalnya, untuk alat dengan layar sentuh, dari hasil evaluasi justru kurang efektif. ''Terutama pada pemilu legislatfif,'' jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika