REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Aksi turun jalan yang dilakukan ribuan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang berlangsung di depan gedung MPR/DPR, Selasa (11/5), direspons pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam pertemuan dengan perwakilan PGRI,  pimpinan  MPR menyatakan kesiapannya untuk menjadi mediator terkait penolakan para guru itu terhadap rencana penghapusan Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK). “Kita diterima Mas Hamid, pimpinan MPR dari Aceh. Setelah mendengarkan, mereka sangat prihatin dan mendukung PGRI,” kata Agus Waluya, Ketua PGRI Jakarta Utara, di Jakarta, Selasa (11/5).

Meski demikian, Agus belum bisa memastikan kapan tuntutan mereka itu akan betul-betul terealisasi. Pasalnya, saat mereka melakukan aksi, Menteri Pendidikan sedang tidak di Tanah Air. “Mungkin dalam waktu dekat ini, karena Pak Menteri masih di luar negeri,” ujarnya memaparkan.

Sementara itu, aksi turun jalan yang mereka lakukan, diakui Agus, berjalan sebagaimana yang direncanakan, yakni tidak ada tindak kekerasan maupun anarkisme. ”Demonya berjalan lancar,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika