JAKARTA--Partai Golkar membantah adanya upaya kartelisasi politik lewat pembentukan sekretariat bersama (sekber) partai koalisi pendukung pemerintah. Golkar menegaskan, pembentukan sekber tidak terkait adanya deal politik jangka pendek.
''Tidak benar kalau ada politik transaksional atau deal politik seperti mendorong mundurnya Sri Mulyani atau deal kasus-kasus hukum,'' kata Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, di gedung DPR, Jakarta, Senin (10/5).
Priyo menjelaskan, ketimbang deal-deal politik jangka pendek, yang dibicarakan dalam sekber adalah masa depan bangsa dan negara. Hubungan mitra-mitra koalisi, kata Priyo, menjadi penghormatan dan kesetaraan. Meski masalah-masalah strategis bangsa akan dibicarakan satu meja, sekber tidak bertujuan menyeragamkan semua hal.
Menurut Priyo, tiap partai tetap berhak memiliki pandangan berbeda dalam upaya memperbaiki masalah kenegaraan. Golkar mengaku bersyukur karena Presiden SBY sebagai pengendali utama sekber akan tetap menghargai perbedaan pendapat antarmitra koalisi.
Para pemimpin partai koalisi juga sepakat tidak akan menyeragamkan perbedaan-perbedaan ide dan sikap di dalam sekber. ''Kami sadar di tahun 2014 nanti kami akan bersaing dengan sehat,'' jelas Priyo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
