REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa setuju dibentuk sekretariat bersama yang merepresentasikan pihak pemerintah dan partai pendukung pemerintah agar komunikasi kedua belah pihak bisa berjalan dengan baik dan efektif.
"Kami menilai perlu dibentuk semacam sekretariat bersama yang merepresentasikan dua belah pihak (pemerintah dan partai pengusung) yang tugasnya mengatur pertemuan rutin," kata Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding, Sabtu (11/4).
Dia menjelaskan tugas sekber tersebut selain mengatur pertemuan rutin, sekaligus mengkomunikasikan kebijakan yang akan diambil Presiden.
Karding mengatakan pembentukan sekber itu sangat penting karena untuk memastikan semua kebijakan pemerintah mendapatkan dukungan dari partai pendukung.
"Itu (sekber) dimaksudkan agar kebijakan pemerintah bisa mulus di parlemen dan di publik sebelum diputuskan," ujarnya.
Menurut dia pertemuan sekber itu minimal satu bulan sekali kecuali ada hal-hal yang dianggap penting sehingga bisa diadakan sesuai kebutuhan.
Karding menilai setelah lima atau enam bulan jalannya pemerintahan, komunikasi antara presiden dengan partai pendukung kurang berjalan optimal.
Hal itu menurut dia dapat dilihat pada beberapa kasus seperti kebijakan pemerintah belum tentu dipahami atau didukung partai pengusung.
"Komunikasi yang kurang optimal itu bisa jadi karena kesibukan masing-masing pihak dan tidak ada orang atau tin yang fokus memfasilitasi komunikasi tersebut," katanya.
Sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya yang disampaikan dalam Kongres IV PDI-P di Bali, Kamis (9/4), menegaskan bahwa pekerjaan rumah selanjutnya adalah mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai pengusungnya.
Megawati menilai hal ini penting karena hubungan pemerintah dan partai pengusung adalah kehendak demokrasi yang didasari konstitusi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika