JAKARTA - Pengamat Politik dari Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai reshufle besar-besaran tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Penggantian menteri selain Menteri Keuangan baru akan dilakukan bulan September.
"Reshufle itu baru terjadi September," kata Burhanudin, ketika dihubungi Republika, Minggu (09/05). Menurutnya pergantian menteri yang dilakukan bersamaan dengan pengisian posisi Sri Mulyani hanya spekulasi saja.
Karena apabila pergantian menteri selain Sri Mulyani dilakukan dalam waktu dekat justru akan menimbulkan penilaian negatif. Pergantian itu bisa dinilai sebagai aksi balas dendam terhadap partai koalisi yang membangkang. "Masyarakat juga akan menilai ada deal politik setelah penunjukan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Harian Sekertariat Koalisi," kata Burhanuddin.
Dasar-dasar inilah yang menguatkan penilaiannya bahwa reshufle kabinet baru akan dilakukan di bulan September. Sebab saat itu, masa Kabinet Bersatu II sudah berumur setahun. Sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhono bisa menggunakan dalih kinerja dan evaluasi untuk mengganti menteri. "Jadi akan lebih pada kinerja, bukan politik," ujar Burhanuddin.
Namun, untuk posisi Sri Mulyani, presiden harus mengambil langkah cepat. Karena jika menunggu bulan September akan terjadi gejolak pasar.
Lebih lanjut, Burhanuddin menjelaskan, bahwa posisi menteri yang terancam jika terjadi reshufle adalah menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "PKS ini sudah dapat jatah paling banyak tapi membangkang," katanya.
Seperti yang diketahui, partai koalisi yang membangkang terkait pelaksanaan hak angket kasus Bank Century adalah PKS, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Golongan Karya (Golkar).
Menurut Burhanuddin, menteri dari PKS dan PPP tidak akan diganti bersamaan. Sebab akan menimbulkan kesan buruk bagi pemilih Islam. Sedangkan untuk Golkar, posisinya belum akan terganggu, mengingat ketua umumnya terpilih menjadi ketua harian koalisi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
