JAKARTA--Pemilukada serentak terbukti menghemat biaya. Penghematan yang bisa dilakukan hingga 60 persen. ''Kalau tidak bersamaan, dulu kita rencanakan butuh anggaran Rp 196 miliar. Tapi kalau serentak hanya butuh Rp 62 miliar. Menghemat sekitar Rp 65 persen,'' ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Marzul Veri, di gedung KPU, Jakarta, Kamis (06/05).

Penghematan itu bisa dilakukan karena ada beberapa pos pembiayaan yang bisa dibebankan secara bersama-sama. Tahun ini, Provinsi Sumbar melaksanakan 14 pemilukada. Sebanyak 13 d iantaranya adalah pemilukada tingkat kabupaten/kota dan 1 pemilukada provinsi. Sebanyak 68 calon kepala daerah siap berlaga, 3 di antaranya adalah calon perseorangan.

Adanya penghematan dengan pemilukada serentak antara provinsi dan kabupaten/kota, juga diakui oleh Ketua KPU, A Hafidz Anshary. ''Dengan serentak biaya jauh bisa dihemat atau dirit,'' ujarnya.

Anggota KPU, I Gusti Putu Artha, menambahkan pelaksanaan pemilukada secara serentak memang jauh lebih efisien karena dari sisi teknis akan jauh lebih gampang. Jika pemilukada di kabupaten/kota dilakukan serentak maka migrasi pemilih bisa dicegah. ''Secara teknis lebih gampang karena tidak ada migrasi pemilih,'' jelasnya.

Lalu jika pemilukada kabupaten/kota itu juga digabung dengan provinsi maka penghematan dana bisa dilakukan. Karena tidak perlu dua kali mengeluarkan biaya, terutama untuk honor penyelenggaranya. Jika dilakukan dua kali, maka honor juga dikeluarkan dua kali. ''Sekali saja keluar dana, bisa setengah biaya dihemat,'' tegasnya.

Berdasarkan keterangan Putu, pemilukada yang akan dilakukan serentak di antaranya di Bengkulu, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Utara. (kim)

Ikuti Whatsapp Channel Republika