JAKARTA--Rencana DPR untuk membuat gedung baru dinilai tak masuk akal dan harus ditolak. Selain gedung yang ada masih bisa digunakan, anggaran pembangunan gedung baru yang sebesae Rp 2,8 triliun itu bisa membantu 1,2 juta keluarga miskin.

Hal itu disampaikan Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yuna Farhan, Selasa (4/5). Menurut dia, anggaran sebesar Rp 1,8 triliun itu jika dibagi dengan 560 anggota DPR berarti ruang kerja setiap anggota DPR di gedung baru itu setara Rp 3,2 miliar. "Rp 3,2 milyar itu setara harga rumah mewah di Jakarta," ujar Yuna.

Dia mengatakan, jika satu ruangan anggota DPR menghabiskan Rp 1 miliar, maka anggaran yang dipakai hanya Rp 560 miliar saja, itu pun terlalu mewah untuk anggota DPR. Berdasarkan analisis Fitra, nilai pemborosan dari pembangunan gedung baru DPR itu mencapai Rp 1 triliun. "Persoalanya bukan boros, tapi ini harus ditolak, anggaran sebaiknya digunakan untuk kepentingan lain yang bersentuhan dengan rakyat," kata Yuna.

"Rp 1,8 triliun itu bisa untuk Program Keluarga Harapan untuk Rp 1,2 juta orang rumah tangga miskin," kata Yuna. Oleh karena itu, Yuna menganggap DPR mementingkan dirinya sendiri ketimbang ketimbang 1,2 juta rumah tangga miskin.

Sedangkan, aktivis Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, mengatakan, pemborosan sulit diketahui secara pasti karena desain dan maket dari proyek pembangunan gedung itu belum jelas. "Konyolnya DPR sudah memutuskan anggaran yang tidak jelas, output-nya juga tidak jelas," kata Roy.

Menurut Roy, hal itu melanggar prinsip money follow function system dalam penganggaran. Dalam proyek pembangunan gedung DPR seperti itu, kata dia, seharusnya didahului dengan menyusun proposalnya dulu, kemudian dihitung budget-nya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika