REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Elemen mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022). Karena itu, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya meminta agar pengendara untuk menghindari kawasan tersebut.
"Masyarakat yang akan menuju area sekitar Istana Negara agar mencari jalan alternatif lain," imbau Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman, dalam keterangannya, Kamis (14/9/2022).
Kemudian untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan lalu lintas, Latif mengatakan, pihaknya akan melakukan rekayasa lalin dengan skema alih arus ini dilakukan pihaknya. Skema rekayasa lalu lintas juga diterapkan untuk untuk mengoptimalkan pengamanan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM yang menuai kecaman dari berbagai kalangan masyarakat.
“Rekayasa lalu lintas Kamis 15 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai,” ungkap Latif.
Berdasarkan, unggahan di akun media sosial Instagram @tmcpoldametro, arus lalu lintas yang berasal dari Bundaran HI dan akan menuju ke Jalan Medan Merdeka Barat, dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan atau Jalan Medan Merdeka Selatan. Kemudian arus lalin dari arah Tugu Tani menuju Jalan Medan Merdeka Utara, dialihkan ke Jalan Perwira (bersifat situasional).
“Pengendara yang berasal dari utara menuju ke selatan atau dari arah Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit atau Jalan Medan Merdeka Utara, dialhkan ke Jalan Ir. H Juanda atau Jalan Suryopranoto. Pengendara dari arah Jalan Abdul Muis menuju ke arah Jalan Gajah Mada, dialihkan ke Kalan Tanah Abang Satu," tulis unggahan tersebut.
Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Muhammad Yuza Augusti mengatakan, pihaknya akan kembali menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022) siang. Dalam aksinya, pihaknya membawa tiga poin tuntutan yang serupa pada aksi sebelumnya. Adapun tiga poin tuntutan yang dibawa Aliansi BEM SI, antara lain:
1. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan terkait kenaikan harga BBM;
2. Menuntut dan mendesak pemerintah menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat dan mengalihkan anggaran ke subsidi BBM;
3. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerapkan regulasi pemakaian BBM bersubsidi secara tegas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
