REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) akan melakukan musyawarah untuk membicarakan posisi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat (Jabar) Ade Munawaroh Yasin. Hal itu setelah KPK menetapkan Ade sebagai tersangka kasus suap kepada pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar.

"DPP PPP belum menentukan kapan waktunya, tapi akan membicarakannya," kata Ketua DPP PPP, Andi Surya Wijaya, saat dihubungi melalui telepon selulernya di Bogor, Jabar, Sabtu (30/4/2022). Ketika ditanya bagaimana dengan jabatan Ade sebagai ketua DPW PPP Jabar periode 2021-2026, Andi menegaskan, DPP PPP sampai saat ini belum membicarakannya.

Hal itu karena DPP PPP masih menunggu perkembangan penanganan kasus Ade oleh KPK. Menurut dia, sikap DPP PPP pada prinsipnya adalah menghargai proses hukum yang sedang berjalan dengan berlandaskan azas hukum praduga tidak bersalah sampai ada keputusan hukum yang tetap.

"Karena dalam kasus ini, tersangkanya tidak hanya Ade Yasin tapi ada tujuh orang tersangka lainnya," kata Andi. Meski begitu, sambung dia, dengan pertimbangan bahwa roda organisasi partai harus tetap berjalan, DPP PPP nantinya membicarakannya posisi tersebut.