REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA, ā Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur, membidik optimalisasi fungsi Laboratorium Lingkungan daerah setempat. Fasilitas ini diharapkan tidak sekadar menjadi sarana pengujian internal, tetapi juga berkembang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru untuk menopang target PAD 2027 sebesar Rp1,3 triliun.
Wali Kota Samarinda Andi Harun di Samarinda, Jumat, menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Langkah ini diambil guna segera menyiapkan langkah operasional pengembangan fasilitas tersebut.
"Pengembangan laboratorium harus dipersiapkan secara terpadu, mulai dari aspek kelembagaan, legalitas, teknis, hingga penganggaran agar nantinya mampu memberikan pelayanan secara lebih luas," ujar Andi Harun usai memimpin audiensi pengembangan laboratorium bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda.
Ia menilai peta jalan pengembangan menuju laboratorium yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup, serta menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan langkah strategis yang harus segera dieksekusi.
Optimalisasi sumber pendapatan baru menjadi krusial seiring kesepakatan eksekutif dan legislatif menaikkan target PAD Kota Samarinda pada 2027 menjadi Rp1,3 triliun. Target ini tertuang dalam rancangan APBD yang diproyeksikan mencapai Rp3,46 triliun.
Potensi Pasar dan Kesiapan Fasilitas
Peluang pasar layanan pengujian lingkungan di Kota Samarinda dinilai sangat potensial. Berdasarkan data Satu Data Kota Samarinda, tercatat sedikitnya 63 perusahaan wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) beroperasi di daerah ini hingga 2025. Jumlah tersebut belum termasuk ratusan pelaku usaha skala Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) maupun Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan Indera Permana dalam paparannya menjelaskan bahwa kewajiban kepemilikan dokumen lingkungan bagi setiap pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 menciptakan kebutuhan pengujian kualitas lingkungan yang berkelanjutan.
"Ketentuan ini membuka peluang layanan pengujian dan pemantauan lingkungan secara berkelanjutan kepada para pelaku usaha," kata Indera.
Selama ini, pelaku usaha di Samarinda masih harus memanfaatkan jasa laboratorium milik instansi vertikal maupun swasta terakreditasi untuk memenuhi kewajiban uji berkala mereka. Di sisi lain, Pemkot Samarinda sebenarnya telah membangun gedung Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan dengan pagu sekitar Rp2,89 miliar serta melengkapinya dengan peralatan pengujian air dan udara.
Secara teknis, tim laboratorium DLH Samarinda juga telah mengikuti Uji Profisiensi Laboratorium Lingkungan Tahun 2026 dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bagian dari penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17025. Namun, operasionalnya masih terbatas untuk kebutuhan internal dengan dukungan anggaran pengelolaan sebesar Rp195,03 juta pada 2026. Hal itu disebabkan pengisian struktur jabatan UPTD serta kelengkapan legalitas komersialnya belum terpenuhi seluruhnya.
Dorong Kemandirian Fiskal
Indera menambahkan, penerapan pola pengelolaan BLUD nantinya akan membuat tata kelola keuangan laboratorium lebih fleksibel dan mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD. Skema ini juga membuka ruang perekrutan tenaga analis profesional.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan anggaran dan skema tarif layanan agar optimalisasi laboratorium segera terealisasi pada tahun depan. Hal ini sejalan dengan usulan program prioritas peningkatan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dalam rencana kerja DLH Samarinda 2027.
"Kebutuhan pengembangan laboratorium lingkungan ini kami usulkan untuk diakomodasi dalam penganggaran tahun 2027, termasuk segera mengoordinasikan usulan tarif atau harga satuan layanannya," kata Neneng.
Melalui sinergi lintas perangkat daerah bersama Bapperida, BPKAD, Bapenda, dan BKPSDM, Pemkot Samarinda menargetkan laboratorium tersebut segera beroperasi optimal. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan lingkungan sekaligus mendongkrak kemandirian fiskal daerah.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.




