JAKARTA — Independensi hakim dalam menjalankan fungsi peradilan perlu dilindungi melalui regulasi yang jelas. Pengaturan kewenangan dan mekanisme perlindungan hakim dinilai penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan sekaligus memastikan kemandirian lembaga peradilan tetap terjaga.
Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menilai, pembahasan mengenai wacana pembentukan polisi khusus di lingkungan pengadilan sebaiknya menunggu pengesahan Undang-Undang Jabatan Hakim. Regulasi tersebut dinilai dapat memberikan landasan hukum yang lebih eksplisit mengenai perlindungan hakim dan keluarganya.
"UU Jabatan Hakim penting menguatkan peran Polri dalam menjaga keamanan karena UU ini mengatur keamanan hakim dan keluarganya," ujar politikus PDI Perjuangan yang akrab disapa Gus Falah, Rabu (18/11/2026).
Menurut Gus Falah, pengaturan tersebut perlu memperhatikan prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Perlindungan terhadap hakim harus berjalan tanpa membuka ruang campur tangan terhadap proses peradilan.
Dia juga menilai berbagai masukan dari pihak yang tidak setuju terhadap usulan pembentukan polisi khusus di lingkungan pengadilan patut dihargai. Perbedaan pandangan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga kemandirian dan kebebasan hakim dalam memutus perkara.
Karena itu, menurut dia, pengaturan dalam UU Jabatan Hakim perlu menjelaskan secara tegas posisi dan kewenangan Polri dalam memberikan perlindungan di lingkungan peradilan. Kejelasan aturan diperlukan agar fungsi perlindungan tidak melampaui batas kewenangan.
"Dengan begitu, potensi abuse of power dapat terhindarkan. Di sisi lain, keselamatan dan keamanan hakim dan keluarga terjaga dengan tepat dan baik," kata Gus Falah.
Pengaturan melalui regulasi yang tepat diharapkan dapat memastikan dua kepentingan berjalan beriringan, yakni perlindungan terhadap hakim beserta keluarganya dan terjaganya independensi kekuasaan kehakiman.




