JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membocorkan sejumlah modus pengerjaan proyek pengadaan di BNPB yang memakai dana siap pakai (DSP) kebencanaan. Modus-modus itu digunakan agar perusahaan tertentu mendapat penunjukan langsung pengerjaan proyek.
KPK mengendus modusnya pinjam bendera perusahaan dan pemberian fee ke pejabat BNPB. Lewat cara itu perusahaan tertentu bisa ditunjuk langsung mengerjakan proyek.
"Para pihak ini kemudian yang menggunakan pinjam bendera tapi kemudian atas proyek itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka BMS (Bima Setiawan). Ada juga perusahaan-perusahaan yang di-plotting atau ditunjuk untuk mengerjakan proyek tapi dengan komitmen untuk memberikan sejumlah fee kepada oknum di BNPB," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan dikutip pada Rabu (18/11/2026).
KPK juga menemukan modus mark-up harga terkait pengadaan barang dan jasa. Kini, temuan tersebut terus digali oleh penyidik.
"Ada juga modus yang menaikkan atau mark-up harga dari PBJ yang kemudian diduga untuk kickback kepada oknum oknum di BNPB," ujar Budi.
Diketahui, KPK akhirnya dapat memeriksa eks kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto (SHY) setelah menggandeng Puspom TNI. Adapun Suharyanto masih berstatus saksi di kasus yang menjerat adiknya itu.
KPK pun mau tak mau memeriksa Suharyanto di markas Puspom TNI. Padahal saksi kasus KPK biasanya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK tanpa pandang bulu. Tapi kebiasaan ini patah bagi saksi berseragam TNI aktif.
KPK menyebut pemeriksaan terhadap Suharyanto guna mengulik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) yang berlangsung di BNPB. Suharyanto juga digali keterangannya soal peran para tersangka.




