Selasa 17 Nov 2026 20:04 WIB

Terlibat Penyadapan Presiden, Irjen EHS Dipecat dari Kesatuan Polri

Irjen EHS mengajukan banding atas putusan itu.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko
Foto: Republika/Prayogi
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko

JAKARTA  - Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap perwira tinggi Polri berinisial EHS. Irjen polisi itu dipecat usai terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga pengusaha.

“Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH),” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa.

Baca Juga

Selain sanksi administratif, majelis juga menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan EHS merupakan perbuatan tercela.

Trunoyudo menjelaskan, majelis menyatakan EHS terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

EHS dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

 

sumber : Antara
Berita Lainnya

Rekomendasi