Selasa 17 Nov 2026 05:00 WIB

NATO Terancam Bubar Ditekan Rusia

Rusia berupaya bubarkan NATO lewat perundingan damai Ukraina.

Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping (dari kiri) berpose untuk foto bersama menjelang parade militer untuk memperingati 80 tahun penyerahan Jepang pada Perang Dunia II yang diadakan di depan Gerbang Tiananmen di Beijing, Rabu (3/9/2025).
Foto: Pool Sputnik Kremlin
Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping (dari kiri) berpose untuk foto bersama menjelang parade militer untuk memperingati 80 tahun penyerahan Jepang pada Perang Dunia II yang diadakan di depan Gerbang Tiananmen di Beijing, Rabu (3/9/2025).

MOSKOW — Rusia berupaya meruntuhkan kesatuan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dengan memanfaatkan perundingan untuk mengakhiri perang di Ukraina. Moskow bahkan menawarkan pakta non-agresi secara bilateral kepada negara-negara Eropa, sebuah langkah yang dinilai dapat melumpuhkan prinsip pertahanan kolektif aliansi militer tersebut.

Strategi Rusia itu terungkap di tengah mandeknya perundingan damai dengan Ukraina yang dimediasi Amerika Serikat (AS). Alih-alih menyepakati gencatan senjata, Moskow justru mengajukan tuntutan yang jauh lebih luas, termasuk perubahan arsitektur keamanan Eropa pasca-Perang Dingin.

Dalam perundingan trilateral yang berlangsung di Abu Dhabi pada 10 November lalu, delegasi Rusia menyampaikan tuntutan agar NATO menarik pasukannya dari Eropa Tengah dan Timur serta menghentikan seluruh rencana perluasan keanggotaan aliansi tersebut.

Tuntutan itu merujuk pada dokumen-dokumen yang bocor dan diperoleh sejumlah media, termasuk The New York Times, The Economist, serta beberapa media Ukraina.

Namun, tuntutan Moskow tidak berhenti di sana. Rusia juga mengusulkan penandatanganan pakta non-agresi dengan negara-negara Eropa secara individual, termasuk negara yang saat ini menjadi anggota NATO.

Negosiator Rusia Alexey Drobinin mengungkapkan, kesepakatan semacam itu dapat memberikan jaminan keamanan tambahan secara bilateral kepada masing-masing negara.

Siaga NAto dan Rusia

"Kesepakatan semacam ini dapat dicapai, antara lain, dengan negara-negara anggota NATO secara individual, yang kemudian akan menerima, misalnya, jaminan keamanan tambahan secara individual dari Moskow," kata Drobinin dalam konferensi pers setelah perundingan di Abu Dhabi, seperti dilansir Aljazirah, Senin (16/11/2026).

Langkah tersebut dinilai berpotensi menghancurkan prinsip paling mendasar NATO, yakni pertahanan kolektif. Berdasarkan Pasal 5 Traktat Atlantik Utara, serangan bersenjata terhadap satu negara anggota dipandang sebagai serangan terhadap seluruh anggota aliansi.

NATO dibentuk pada 4 April 1949 melalui penandatanganan Traktat Atlantik Utara di Washington DC, Amerika Serikat. Aliansi militer ini lahir di tengah ketegangan Perang Dingin antara blok Barat yang dipimpin AS dan blok Timur di bawah pengaruh Uni Soviet. Sebanyak 12 negara menjadi anggota pendiri, yakni Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, Luksemburg, Denmark, Islandia, Italia, Norwegia, dan Portugal. Tujuan utamanya adalah membangun sistem pertahanan bersama untuk menghadapi ancaman keamanan di kawasan Atlantik Utara. 

Setelah Uni Soviet bubar pada 1991 dan Perang Dingin berakhir, NATO tidak ikut dibubarkan. Sebaliknya, aliansi tersebut memperluas keanggotaannya ke negara-negara bekas blok Timur dan memperluas mandat operasinya, termasuk dalam penanganan konflik di luar kawasan Atlantik Utara. Ekspansi NATO ke Eropa Timur kemudian menjadi salah satu sumber ketegangan dengan Rusia. 

Moskow berulang kali memandang perluasan aliansi tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya, terutama setelah sejumlah negara bekas Pakta Warsawa bergabung dengan NATO. Persoalan ini menjadi salah satu latar belakang ketegangan Rusia dengan Barat yang semakin tajam menjelang invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.

Dengan menawarkan kesepakatan bilateral, Rusia berpotensi memecah solidaritas negara-negara anggota NATO. Negara-negara Eropa bisa saja memilih mengamankan hubungan masing-masing dengan Moskow ketimbang mempertahankan komitmen pertahanan bersama.

Mantan diplomat Rusia Boris Bondarev memperingatkan, strategi tersebut dapat membuat negara-negara Eropa berhadapan sendiri dengan Rusia.

"NATO akan runtuh dan negara-negara Eropa akan menghadapi Rusia sendirian," ujar Bondarev kepada Aljazirah.

Bondarev, yang meninggalkan Kementerian Luar Negeri Rusia sebagai bentuk protes terhadap invasi skala penuh Moskow ke Ukraina pada 2022, menilai tawaran pakta non-agresi tersebut merupakan upaya terang-terangan untuk menghancurkan persatuan Eropa.

Menurut dia, kesepakatan bilateral semacam itu kemungkinan akan disertai klausul yang melarang negara penandatangan terlibat dalam konflik antara Rusia dan negara Eropa lainnya.

Jika diterapkan, ketentuan tersebut akan menggerus kemampuan negara-negara Eropa untuk saling membantu menghadapi agresi Rusia.

"Negara-negara Eropa akan menyerah kepada Rusia tanpa melepaskan satu tembakan pun untuk membela diri, tanpa kehilangan seorang prajurit pun atau menghabiskan satu peluru pun," kata Bondarev.

Strategi Rusia tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik domestik negara-negara Eropa. Moskow dinilai tengah memanfaatkan meningkatnya kekuatan kelompok politik sayap kanan yang cenderung menentang bantuan militer dan ekonomi kepada Ukraina.

Rusia disebut ingin memperpanjang proses perundingan hingga situasi politik di negara-negara kunci Eropa berubah dan lebih menguntungkan kepentingan Kremlin.

Di Prancis, pemimpin sayap kanan Marine Le Pen berjanji menghentikan bantuan militer dan keuangan kepada Ukraina dalam waktu enam bulan apabila memenangi pemilihan presiden pada April mendatang. Le Pen saat ini disebut sebagai salah satu kandidat terdepan.

Sementara itu, di Jerman, koalisi pemerintahan menghadapi tekanan akibat perdebatan anggaran, utang, dan stagnasi ekonomi. Situasi tersebut berpotensi membuka jalan bagi pemilihan umum lebih awal yang dapat menguntungkan partai sayap kanan Alternative for Germany (AfD).

AfD menginginkan penghentian bantuan kepada Ukraina, pembukaan perundingan damai segera dengan Moskow, serta pencabutan sanksi agar Jerman kembali dapat membeli minyak dan gas Rusia.

Apabila Le Pen dan AfD berhasil memperkuat posisi politik mereka, Ukraina berpotensi kehilangan dukungan dari dua negara besar Eropa ketika pemerintahan Presiden AS Donald Trump juga terus mendesak Kyiv agar bersedia berkompromi.

Analis yang berbasis di Kyiv, Aleksey Kusch, menilai perubahan politik tersebut dapat mempersempit ruang gerak Ukraina dalam menghadapi tekanan Rusia.

"Kami tidak akan mampu bertahan menghadapi posisi bersama Uni Eropa dan Amerika Serikat, dan kesempatan untuk bermanuver di antara Washington dan Brussel akan hilang," kata Kusch dikutip Aljazirah.

Direktur Eksekutif Strategic Intelligence Institute, Maria Kucherenko, juga menilai tuntutan maksimalis Rusia merupakan bagian dari pola negosiasi Kremlin selama ini. Moskow dinilai lebih mengutamakan kepentingan politiknya ketimbang menciptakan jaminan keamanan yang berkelanjutan.

Menurut Kucherenko, Rusia sengaja menggeser pembahasan dari gencatan senjata dan penghentian perang menuju perombakan tatanan keamanan Eropa.

Rusia juga disebut lebih memilih bernegosiasi langsung dengan Washington ketimbang melibatkan para pemimpin Eropa.

Tuntutan tersebut disampaikan kepada utusan khusus AS Jared Kushner dan Steve Witkoff, tetapi tidak secara langsung kepada para pemimpin Eropa.

Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menilai Presiden Rusia Vladimir Putin hidup dalam realitas yang berbeda. Zelenskyy menegaskan, tuntutan Moskow sulit diterima karena tidak mencerminkan situasi sebenarnya di medan perang.

Putaran perundingan di Abu Dhabi sendiri belum menghasilkan terobosan untuk menghentikan perang. Salah satu negosiator Ukraina, Davyd Arakhamia, menyebut perundingan tersebut sebagai salah satu yang paling sulit sejak proses diplomasi dimulai pada 2022.

Di tengah kebuntuan diplomasi, serangan Rusia terhadap wilayah Ukraina masih berlangsung. Moskow juga terus menekan infrastruktur energi dan fasilitas sipil Ukraina menjelang musim dingin.

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa perundingan damai Ukraina kini tidak sekadar menyangkut persoalan wilayah yang diperebutkan kedua negara. Masa depan NATO, solidaritas Eropa, dan tatanan keamanan benua tersebut ikut menjadi bagian dari pertaruhan geopolitik.

Berita Lainnya

Rekomendasi