REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menargetkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dapat diselesaikan lebih cepat. Ketua MPR Ahmad Muzani menjamin,  kekosongan jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut berlangsung terlalu lama.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, secara ketentuan MPR memiliki waktu 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri Gibran untuk menjalankan proses selanjutnya. Berarti, batas waktu bagi MPR untuk memproses wapres baru jatuh pada 10 Januari 2027.

Namun, ia menjamin, waktu penentuan RI 2 tak sampai awal tahun depan. "Meskipun Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki waktu 60 hari sejak kami menerima surat pengunduran diri Mas Gibran sebagai Wakil Presiden hari itu berarti 10 Januari 2027," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Muzani menjelaskan, MPR telah melakukan pembicaraan di internal pimpinan dan berkonsultasi dengan pimpinan DPR serta DPD bersama Presiden Prabowo Subianto. Dari pembicaraan tersebut, sambung dia, muncul keinginan agar proses pengisian jabatan Wapres dapat dilakukan secepat mungkin.

"Intinya adalah makin cepat makin baik. Sehingga kami ingin menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat supaya kekosongan ini tidak terlalu lama-lama," ujar Muzani.

Sebagai tindak lanjut, MPR menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi DPR dan kelompok DPD. Rapat tersebut membahas sejumlah tahapan, mulai dari jadwal rapat paripurna pemilihan Wapres, pengajuan dua nama calon oleh Presiden, pembentukan tim verifikasi, hingga pembentukan tim adhoc.

Muzani juga meminta dukungan masyarakat agar seluruh proses tersebut dapat berjalan dengan baik. "Kami mohon doa, dukungan, dan support dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia atas proses demokrasi ini akan berjalan di MPR," katanya.

Loading...

Ikuti Whatsapp Channel Republika