JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani mengatakan rapat paripurna untuk pengisian jabatan wakil presiden dijadwalkan digelar pada Rabu, 2 Desember 2026. Penyelenggaraan sidang istimewa ini merespons dinamika politik nasional yang berkembang usai kekosongan kursi kepemimpinan tersebut.
Dalam jumpa pers di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026), Muzani mengatakan rapat paripurna MPR itu beragendakan memilih hingga mengesahkan calon presiden terpilih. Penjelasan ini disampaikan untuk memberikan kepastian hukum kepada publik mengenai suksesi kepemimpinan negara.
"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada Rabu, 2 Desember, di gedung Senayan ini," katanya. Persiapan teknis persidangan kini tengah dimatangkan oleh jajaran sekretariat jenderal lembaga legislatif.
Jadwal rapat paripurna tersebut disepakati dalam rapat gabungan MPR yang diikuti pimpinan MPR, seluruh fraksi partai politik yang ada di MPR, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah. Kesepakatan bersama ini menunjukkan soliditas antarlembaga dalam menjaga stabilitas kenegaraan.
Sebelumnya, Muzani mengatakan bahwa MPR menargetkan pengisian jabatan wakil presiden tidak memakan waktu lama usai Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatannya. Langkah cepat ini diambil guna mencegah ketidakpastian berkepanjangan di tengah masyarakat.
"Dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik," katanya. Koordinasi lintas lembaga terus diintensifkan agar proses konstitusional berjalan lancar.
Gibran Rakabuming menyerahkan langsung surat berhenti sebagai wakil presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Penyerahan dokumen resmi tersebut menandai berakhirnya masa tugas yang bersangkutan di pemerintahan.
Penyerahan tersebut dilakukan dalam pertemuan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR yang berlangsung sekitar 20 menit. Pertemuan tertutup itu berjalan dengan lancar tanpa ada kendala berarti.
Setelah itu, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong. Batas waktu konstitusional ini akan dimanfaatkan secara optimal oleh parlemen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika