JAKARTA -- Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir di DPR menyusul putusan Mahkamah Agung menyangkut surat keterangan ijazah Gibran.  Anggota Komisi XIII DPR sekaligus politisi PKS Yanuar Arif Wibowo menyatakan Gibran bisa memilih mundur atau atau dimakzulkan.

Menurut Yanuar, proses pemilihan Presiden Prabowo dan Gibran di pemilu sudah selesai. Keduanya sudah dilantik dan sekarang menjadi presiden dan wakil presiden.

"Maka, rezim sekarang adalah rezim pemerintahan. Dan itu diawasi oleh DPR. Dan kalau ditemukan beberapa hal yang dianggap pelanggaran, maka  DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya," ujar Yanuar di DPR RI pada Selasa (10/11/2026).

Hak konstitusional itu mulai dari angket hingga menyatakan pendapat. "Ya nanti dikirim ke MK, hasil putusan MK nanti dikembalikan ke DPR, DPR kemudian menyampaikan ke MPR ya sampai pada titik itu," katanya menambahkan. 

Yanuar mengaku akan menggunakan hak konstitusional di DPR untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Yanuar mendapati publik sudah tak lagi menginginkan Gibran sebagai Wapres.

Apalagi dengan keluarnya putusan MK dan MA yang menganggap surat keterangan pendidikan Gibran sebagai syarat untuk menjadi cawapres tidak sah. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika