JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) akan lebih baik daripada dimakzulkan. Hal itu disampaikan Kholid merespon kabar pengunduran diri Gibran saat ditanyai awak media di DPR RI pada Selasa (10/11/2026).

"Ya. Dari awal kami sarankan bahwa putusan MK dan putusan Mahkamah Agung itu sudah sangat kuat sekali secara konstitusional. Jadi pilihannya memang kalau beliau mundur, lebih bagus, lebih baik," kata Kholid.

Kholid mengingatkan, Gibran terhadap konsekuensi kalau tidak segera mundur dari jabatan Wapres. Kholid mensinyalkan proses konstitusional di DPR akan berjalan kalau Gibran tak mundur.

"Pilihannya dua. Kalau beliau mundur, akan lebih baik. Kalau beliau tidak mundur, ya proses konstitusional di DPR akan berjalan," ujar Kholid.

Kholid turut menanggapi mengenai hak menyatakan pendapat (HMP) oleh DPR. Kholid menghormati pimpinan DPR yang mengkaji hak itu.

"Ada proses dulu di rapat pimpinan, ya. Karena pimpinan, ini kan masa sidang pembukaan. Jadi, prosesnya nanti ada rapat pimpinan dulu. Nanti di pimpinan akan dibahas, ya. Saya kira perkembangannya sangat bagus. Insyaallah seluruh partai, ya, dalam komunikasi kita, ya, dalam komunikasi kita responsnya sangat bagus, gitu. Sesuai dengan pandangan yang sudah sampaikan di media," ujar Kholid.

Kholid juga mempersilakan publik memantau tindak lanjut DPR terkait nasib Gibran.

"Ya, kita lihatlah. Ini kan pimpinan sedang rapat. Ini hari perdana kita buka sidang, kan? Baru pertama kali kita ketemu secara langsung. Selama ini di dapilnya masing-masing, kan, ya? Di dapil masing-masing, sedang reses, ya. Komunikasi selama ini masih secara informal, by phone, ya. Sekarang baru ketemu. Ya, biarkan proses berjalan secara alamiah, ya. Rapat pimpinan sedang berjalan mendiskusikan aspirasi masing-masing fraksi. Insyaallah dalam waktu terdekat kita akan dengarkan keputusan dari masing-masing fraksi dan pimpinan DPR," ujar Kholid.

Khusus untuk PKS, Kholid menyatakan sikap partainya mengajukan HMP terkait putusan ijazah Gibran yang diketok MK dan MA.

"Dari proses kajian kami di DPP bahwa untuk saat ini yang paling relevan, paling tepat digunakan adalah HMP. Dan kami juga sudah sampaikan kepada kawan-kawan di partai-partai lain. Sepertinya tidak perlu hak angket, kita langsung pada HMP. Itu sebagai sebuah sikap politik yang mungkin paling relevan untuk saat ini kita ambil. Tapi kalau Bapak Wakil Presiden Gibran menyatakan mundur, itu lebih baik. Very clear? Clear? Clear, ya?" ucap Kholid. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika