JAKARTA — Gelombang demonstrasi besar kembali mengguncang Prancis setelah lebih dari 300 ribu orang turun ke jalan di berbagai kota pada Sabtu (31/10/2026), memprotes tingginya biaya hidup, memburuknya pelayanan publik, dan persoalan pendidikan. Aksi yang berlangsung untuk tiga akhir pekan berturut-turut itu berujung bentrokan di sejumlah wilayah, dengan sedikitnya 565 orang ditangkap polisi.

Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sekitar 320 ribu orang mengikuti demonstrasi di seluruh negeri, termasuk 70 ribu peserta di Paris. Namun, kelompok serikat mahasiswa dan pelajar yang mengorganisasi aksi mengklaim jumlah peserta mendekati 500 ribu orang, dengan sekitar 200 ribu di antaranya berada di ibu kota.

Kantor berita Prancis pada Ahad (1/11/2026), melaporkan angka 565 penangkapan merupakan data pemerintah hingga pukul 21.00 waktu setempat pada Sabtu. Aparat juga mencatat lima anggota pasukan keamanan terluka dalam bentrokan di Paris, terdiri atas empat polisi dan seorang anggota gendarmerie.

Tiga dari lima petugas tersebut mengalami luka bakar akibat lemparan bom molotov. Sejumlah bentrokan lainnya terjadi ketika polisi berusaha membubarkan kelompok yang terlibat kerusuhan setelah demonstrasi utama berakhir.

Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez mengakui sebagian besar aksi demonstrasi berlangsung tertib. Namun, ia mengecam kelompok yang melakukan perusakan dan menyerang aparat keamanan.

Nuñez menuding kelompok ekstrem kiri terlibat dalam kekerasan yang terjadi di beberapa kota. Ia bahkan menggambarkan pelemparan bom molotov terhadap seorang anggota gendarmerie di Paris sebagai tindakan percobaan pembunuhan.

Meski demikian, laporan sejumlah media internasional menegaskan bahwa sebagian besar peserta demonstrasi mengikuti aksi secara damai. Bentrokan terutama terjadi di lokasi-lokasi tertentu ketika kelompok yang terlibat kerusuhan berhadapan dengan aparat.

Paris Memanas, Polisi Gunakan Gas Air Mata

Ketegangan meningkat di Paris ketika rombongan demonstran mencapai titik akhir rute yang ditetapkan otoritas keamanan di kawasan Porte de Charenton.

Menurut laporan AFP, puluhan orang berpakaian hitam dan mengenakan penutup wajah terlihat menggunakan palu untuk membongkar batu permukaan jalan, kemudian melemparkannya ke arah petugas keamanan.

Polisi merespons dengan menembakkan gas air mata dan melakukan sejumlah tindakan pembubaran menggunakan pentungan.

Kepolisian Paris menyatakan beberapa ratus orang yang terlibat kerusuhan menyerang aparat dengan berbagai benda yang dilemparkan dari arah kerumunan.

Bentrokan serupa dilaporkan terjadi di Lyon, kota terbesar ketiga di Prancis. Sejumlah orang melemparkan benda ke arah petugas, yang kemudian membalas dengan penggunaan gas air mata.

Di Toulouse, Prancis bagian selatan, polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan demonstrasi yang tidak memperoleh izin. Aksi tersebut diikuti ribuan orang, sebagian besar merupakan kelompok muda.

Ketegangan juga terjadi di Marseille dan Grenoble pada tahap akhir demonstrasi.

Namun, bentrokan itu tidak menggambarkan keseluruhan aksi. Di banyak kota, peserta berjalan secara damai sambil membawa spanduk yang menuntut perbaikan ekonomi, pelayanan publik, dan kebijakan pendidikan.

Sejumlah demonstran bahkan mengenakan kostum Halloween, mulai dari tokoh superhero hingga karakter horor, karena aksi berlangsung bersamaan dengan perayaan tersebut.

Di Paris, beberapa peserta menggunakan kostum sebagai bentuk sindiran terhadap ketidakpastian masa depan generasi muda dan semakin beratnya tekanan ekonomi.

Seorang peserta aksi bernama Alice Hien, yang bekerja sebagai pengembang gim video, mengkritik kebijakan otoritas yang membatasi rute demonstrasi dan melarang sejumlah kegiatan protes di pusat kota.

Menurutnya, pembatasan tersebut merupakan ancaman terhadap kebebasan warga untuk menyampaikan pendapat.

Pemerintah Kerahkan 70 Ribu Aparat Keamanan

Pemerintah Prancis sebelumnya telah mengantisipasi kemungkinan kekerasan yang menyertai demonstrasi pada akhir pekan Halloween.

Sebanyak 70 ribu polisi dan anggota gendarmerie dikerahkan di seluruh negeri untuk mengamankan kegiatan tersebut.

Dalam keterangan resmi pada 29 Oktober, Nuñez menyebut tanggal 31 Oktober sebagai periode dengan risiko tinggi terhadap ketertiban umum.

Kekhawatiran pemerintah dipicu oleh beredarnya ajakan melalui media sosial untuk menggelar aksi malam hari, termasuk seruan yang menurut otoritas mengarah pada kekerasan, penjarahan, dan perusakan fasilitas publik.

Pemerintah kemudian memberikan kewenangan kepada otoritas setempat untuk melarang kegiatan tertentu yang dinilai berisiko menimbulkan kerusuhan.

Di Paris, pembatasan juga diberlakukan pada sejumlah kawasan yang dinilai rawan, termasuk pengaturan jam malam di lokasi tertentu. Kebijakan itu bukan larangan beraktivitas secara menyeluruh di seluruh ibu kota.

Ikuti Whatsapp Channel Republika