REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga survei Arawicaksa Insitute merilis hasil survei nasional terkait Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (13/10/2026). Hasil survei itu menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan saat ini baru mencapai 50,1 persen, di mana 46,8 persen cukup puas dan 3,3 persen sangat puas.

Peneliti senior Arawicaksa Institute, Rudi Hartono, mengatakan selisih antara tingkat kepuasan dan ketidakpuasan menunjukkan tantangan serius yang harus dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran. Pasalnya, temuan survei menunjukkan terdapat sebanyak 44,8 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah, termasuk 6,1 persen yang merasa sangat tidak puas.

“Jika dibedah lagi, selisih total antara yang merasa puas dengan yang tidak puas hanya 5 persen, sedangkan antara yang cukup puas (46,8 persen) dan kurang puas (38,7 persen) hanya 8 persen, menunjukkan tantangan serius yang harus diatasi oleh Prabowo,” kata dia, Selasa.

Menurut dia, tingkat kepuasan tersebut bukan fenomena yang sepenuhnya baru dalam pemerintahan di Indonesia. Pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi periode pertama, tingkat kepuasan publik juga pernah berada di bawah 50 persen setelah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Ia menyebutkan, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi kemudian meningkat seiring membaiknya kondisi perekonomian dan pembangunan infrastruktur. Adapun pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tingkat kepuasan publik cenderung berfluktuasi.

Dalam survei yang sama, stabilitas harga bahan kebutuhan pokok menjadi persoalan paling mendesak bagi masyarakat dengan angka 38 persen. Persoalan berikutnya adalah penyediaan lapangan kerja yang dipilih oleh 21,2 persen responden.

Rudi menilai, kenaikan harga beras dan sejumlah komoditas pangan lainnya masih menjadi beban masyarakat. Sementara itu, persoalan lapangan kerja menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, terlebih Prabowo-Gibran pernah menjanjikan penciptaan 19 juta lapangan kerja saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Selain kedua persoalan tersebut, pemberantasan korupsi menjadi perhatian 10,7 persen responden. Berikutnya, pengentasan kemiskinan dipilih 8,6 persen responden, sedangkan kelangkaan stok BBM dan elpiji mencapai 6,3 persen.

Rudi mengatakan, publik mengapresiasi sejumlah langkah pemerintah dalam mengungkap kasus korupsi besar. Meski begitu, masih terdapat keraguan terhadap komitmen pemberantasan korupsi, termasuk terkait lambatnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Di sektor energi, persoalan antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan rencana pembatasan BBM bersubsidi berbasis desil turut menjadi perhatian. Kebijakan tersebut memicu perdebatan karena sebagian masyarakat miskin dinilai masih masuk kelompok desil 6-10.

Ikuti Whatsapp Channel Republika