REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Layanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) terus didorong untuk memperkuat akurasi data sekaligus memastikan pelayanan publik dan bantuan sosial semakin tepat sasaran. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk melalui Layanan Jemput Bola di Daerah di Kompleks Pemerintah Daerah Bandung Barat, Gedung B Lantai 4, belum lama ini.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf sebagai pembicara menyoroti persoalan ketidaktepatan pendataan bantuan sosial (bansos) yang hingga kini masih menjadi tantangan di lapangan. Menurut dia, masih mudah didapati ketidaksesuaian antara data penerima bantuan dengan kondisi masyarakat sebenarnya.

"Masih ada warga yang hidupnya sangat memprihatinkan, namun sama sekali belum pernah menerima bantuan. Sebaliknya, yang tergolong berkecukupan justru tercatat sebagai penerima bantuan," ujar Dede dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Dede menyebut, persoalan itu salah satunya disebabkan belum terwujudnya satu data nasional yang terpadu dan akurat. Bagi Dede, integrasi data antarlembaga menjadi penting agar pemerintah memiliki gambaran yang sama mengenai kondisi masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika