Sabtu 13 Jun 2026 14:23 WIB

BGN: Tuduhan Pembagian Keuntungan Program MBG ke Prasiden adalah Hoaks

Nanik menyebut, pihak-pihak tak bertanggung jawab kerap buat narasi palsu.

Rep: Noor Alfian/ Red: Teguh Firmansyah
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026). Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh dan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindyana serta Agustina Arumsari dan Trenggono menjadi Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya. 
Foto: EPA/MAST IRHAM
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026). Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh dan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindyana serta Agustina Arumsari dan Trenggono menjadi Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya. 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -– Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa narasi di media sosial tentang adanya pembagian keuntungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) buat Presiden merupakan informasi palsu atau hoaks.

BGN memastikan pernyataan sebagaimana yang beredar tersebut tidak pernah disampaikan oleh kepala BGN maupun pihak resmi lembaga.

Baca Juga

Informasi itu dinilai sebagai bentuk disinformasi yang berpotensi menyesatkan masyarakat dan menimbulkan kegaduhan di ruang publik.

"Saya menegaskan bahwa narasi yang beredar tersebut tidak benar. Saya tidak pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana yang dicantumkan dalam pesan yang beredar di media sosial maupun aplikasi percakapan," kata Kepala BGN, Naniek S. Deyang di Jakarta, Sabtu (13/6).

Menurut Nanik, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kerap mencatut nama pejabat publik untuk membangun narasi provokatif dan memancing reaksi masyarakat. Karena itu, publik diimbau untuk lebih cermat dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.

"Masyarakat perlu memastikan kebenaran informasi melalui sumber resmi. Jangan mudah mempercayai ataupun menyebarkan informasi yang tidak jelas asal-usulnya karena dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat," kata Nanik.

 
 
 
Lihat postingan ini di Instagram
 
 
 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline)

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement