REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengkritisi kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang membagikan susu formula secara massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, BGN menilai narasi itu tidaklah benar.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menilai perlu ada yang diluruskan dalam narasi yang menyebut program MBG membagikan susu formula bayi secara massal. Ia menilai, kebijakan BGN justru mengacu pada prinsip Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) serta regulasi nasional yang melindungi pemberian ASI eksklusif.

"Untuk bayi usia 0-6 bulan tidak ada intervensi formula bayi dalam program MBG. Karena itu, MBG tidak menyediakan opsi sama sekali untuk formula bayi," kata dia melalui keterangannya, Jumat (22/5/2026).

Ia menyebutkan, kebijakan itu juga sejalan dengan Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, serta rekomendasi WHO terkait perlindungan ASI eksklusif. Dalam regulasi itu, produk seperti formula lanjutan untuk bayi usia 6-12 bulan, formula pertumbuhan untuk anak usia 12-36 bulan, serta minuman khusus ibu hamil dan menyusui merupakan produk legal yang penggunaannya diatur negara.

Meski begitu, produk tersebut hanya dapat digunakan sebagai opsi intervensi gizi tertentu dalam program MBG dengan kriteria teknis dan indikasi medis yang ketat. Hal itu dilakukan berdasarkan keputusan tenaga kesehatan atau dokter.

"Artinya bukan untuk pengganti ASI, bukan untuk dibagikan bebas atau massal, bukan untuk promosi industri susu, dan hanya diberikan pada kasus tertentu serta waktu tertentu sesuai regulasi yang berlaku," ujar Dadan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika