REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Program besar Presiden Prabowo Subianto memberikan makan bergizi gratis (MBG) kepada seluruh siswa di Indonesia membutuhkan tangan tegas seperti Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn.) TNI Dudung Abdurachman.
"Program MBG tak akan berjalan mulus jika dikelola oleh tangan-tangan yang lembek, tidak tegas dan terlalu memberi toleransi kepada para pengelola MBG", kata Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, melalui pesan tertulisnya kepada Republika, Sabtu (2/5/2026).
Menurut Toto, ketegasan itu sangat diperlukan dalam pengelolaan MBG tersebut karena ini menyangkut nyawa banyak orang sehingga tidak boleh dikelola asal-asalan. Dalam konteks itu, ultimatum yang sempat disampaikan KSP Dudung wajib didukung.
"Pak Dudung sudah on the track merespon isu yang terus muncul seputar MBG. Saat ini, mayoritas publik rindu kepada pemimpin yang tegas, apalagi sudah menyangkut nyawa dan anggaran yang besar," tegasnya.
Toto menjelaskan, dalam politik kebijakan publik, program besar tidak cukup hanya lahir dari niat baik. Ia juga harus dijaga oleh tata kelola yang baik, disiplin pelaksanaan, standar mutu, dan keberanian menindak siapa pun yang merusaknya dari dalam.
Dalam konteks inilah, pernyataan tegas Dudung yang akan "membabat" praktik tidak benar dalam pelaksanaan program MBG tadi patut diapresiasi. Melalui sikap tegas tersebut, Dudung seperti sedang memberi sinyal baru, bahwa negara tidak boleh kalah oleh pelaksana nakal, vendor culas, dapur asal-asalan, atau birokrasi yang hanya pandai membuat laporan baik di atas kertas.
Dudung menyampaikan bahwa KSP bertugas menjadi penyambung masyarakat dan pemerintah sekaligus melakukan pengawasan terhadap laporan masyarakat atas program prioritas nasional. Ia bahkan menegaskan, kalau tidak benar pelaksanaan di lapangan, akan dibabat.
Toto menambahkan, MBG itu bukan program biasa. Ia adalah salah satu program unggulan Presiden Prabowo yang menyentuh langsung kebutuhan paling dasar rakyat. Di antaranya, gizi anak, kualitas generasi masa depan, kesehatan keluarga, dan keadilan sosial.
"Lewat program ini, Presiden Prabowo ingin memberi pesan bahwa negara hadir memberi makan anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan seperti stunting dan kemiskinan gizi," ungkapnya.
Namun, lanjut Toto, niat baik pemerintah itu bisa berubah menjadi sinisme publik jika di lapangan muncul kasus keracunan, porsi yang dipertanyakan, kualitas makanan yang tidak layak, distribusi yang kacau, atau anggaran yang dianggap tidak transparan.
Toto berpendapat, program MBG tidak cukup dijaga dengan pidato. Ia harus dijaga dengan sistem. Yaitu, sistem yang mencakup audit dapur, inspeksi mendadak, standar higienitas, transparansi anggaran, pengawasan kualitas bahan baku, mekanisme pengaduan publik, serta sanksi nyata bagi pelaksana yang menyimpang.
Toto mencontohkan, jika ada dapur yang tidak layak maka harus ditutup. Kalau ada penyedia yang mengurangi kualitas makanan maka cabut kontraknya. Kalau ada aparat atau pengelola yang bermain dalam rantai pasok maka dibongkar. “Kalau ada laporan masyarakat, jangan defensif, tetapi verifikasi dan tindak cepat," tandasnya.
Menurut Toto, masalah terbesar MBG hari ini bukan pada gagasannya. Masalahnya ada pada jarak antara niat baik di pusat dan praktik di lapangan. Apalagi di eras sosial media seperti sekarang. Setiap kali muncul kasus keracunan, menu yang dianggap tidak layak, atau isu nilai porsi yang diperdebatkan, publik langsung bereaksi sinis dan keras.
Ikuti Whatsapp Channel Republika