REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belakangan viral polemik mobil dinas baru Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud bernilai fantastis hingga Rp8,5 miliar. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni pun angkat bicara terkait polemik pengadaan kendaraan dinas baru bagi Gubernur Kaltim itu.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dicanangkan pemerintah daerah, pengadaan ini memicu sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk legislatif dan pengamat. Menanggapi hal tersebut, Sri Wahyuni di Samarinda, Jumat pekan lalu, memastikan bahwa pengadaan ini telah melalui pertimbangan matang berdasarkan kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja kepala daerah dalam melayani masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kendaraan operasional tersebut bukan sekadar fasilitas mewah, melainkan sarana vital untuk menjangkau wilayah dengan karakteristik geografis ekstrem di Kaltim.
"Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif," ujar Sri Wahyuni.
Mengenai besaran anggaran Rp8,5 miliar untuk jenis kendaraan SUV hybrid bermesin 3.000 cc tersebut, pihak Pemprov Kaltim melalui BPKAD sebelumnya telah mengklarifikasi bahwa pengadaan ini tetap berpegang pada prinsip value for money dan efisiensi jangka panjang.