REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara tegas melarang organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk merazia (sweeping) rumah makan selama Ramadhan tahun ini guna menjaga ketertiban dan kerukunan di Ibu Kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa menyambut Ramadhan harus dilakukan dengan penuh kedamaian dan kerukunan.
"Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan ada sweeping,” kata Pramono di Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di Jakarta, Sabtu (14/2/2026).
Ia mengatakan, sebagai kepala daerah dirinya bertanggung jawab menjaga situasi tetap kondusif, terutama karena Jakarta merupakan kota dengan mayoritas penduduk beragama Islam.
Menurut dia, momentum Ramadhan harus menjadi ajang memperkuat toleransi antarumat beragama, bukan justru memunculkan permasalahan sosial.
Ia juga menegaskan segala aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan keributan tidak akan diizinkan.
“Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan tidak saya izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan, nanti saya izinkan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, lanjut dia, telah menyiapkan berbagai agenda menyambut Ramadhan dan Idul Fitri agar berjalan tertib dan aman, termasuk penguatan kegiatan keagamaan.
Ia berharap masyarakat dapat menjaga suasana tetap damai sehingga Ramadhan di Jakarta berlangsung dengan nyaman bagi semua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika