REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Pejabat senior Hamas, Osama Hamdan dalam wawancaranya dengan Al Jazeera, Rabu (11/2/2026), mengatakan bahwa pejuang Palestina menolak segala bentuk pasukan penjaga dari luar di dalam Jalur Gaza. Hamdan menegaskan, bahwa semua pasukan internasional yang dikerahkan di Gaza harus hanya berurusan terbatas pada masalah perbatasan.

Merespons laporan media Israel yang menyebut Indonesia menjadi negara pertama yang akan mengirim ribuan pasukan ke Gaza, Hamdan merespons bahwa pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan pemerintah Indonesia, dan menyampaikan bahwa "pasukan internasional apapun harus mengikuti sebuah peran netral di perbatasan dan harus tidak mengambil posisi yang bertentangan dengan hak-hak rakyat Palestina atau melayani sebagai peran pengganti pendudukan Israel."

Hamdan menambahkan bahwa, pejabat Indonesia secara jelas telah memberikan jaminan kepada Hamas bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam implementasi agenda Israel di dalam Gaza, dan bahwa peran mereka, jika ada, akan terbatas pada pemisahan warga Palestina dari pasukan penjajahan dan mencegah terjadinya agresi, tanpa campur tangan pada urusan warga sipil.

Marah Al-Za anin (18), seorang pengungsi Palestina, berdiri di dalam tendanya menyalakan lilin karena pemadaman listrik di Jalur Gaza utara, Gaza, Kamis (29/1/2026). Marah telah mengubah tendanya menjadi tempat pameran untuk memajang karya seninya setelah rumahnya hancur selama perang Israel di Gaza. - (EPA/HAITHAM IMAD)

Soal senjata

Merujuk pada New York Times yang memuat sebuah draf prposal terkait dengan pelucutan senjata pejuang Palestina, Hamdan mengatakan bahwa senjata milik Palestina terhubung langsung dengan eksistensi dari penjajahan. "Para pejuang sejak 1917 telah berkomitmen untuk mengambil kembali tahan dan meraih kemerdekaan nasional," kata Hamdan.

Hamdan menegaskan bahwa senjata pejuang sebagai hak sah di bawah hukum internasional dan hak dari rakyat Palestina. Dia menegaskan, senjata-senjata tidak akan dilucuti hingga pendirian negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.

Hamas menolak berbicara soal pembekuan penggunaan senjata atau gencatan senjata jangka panjang sebagai debat politik daripada sebuah kebijakan resmi Hamas. Ia mengatakan bahwa senjata Hamas adalah hak sah bangsa Palestina yang tidak bisa ditawar-tawar.

Hamdan mengatakan bahwa faksi-faksi perjuangan Palestina, termasuk Hamas, telah menyetujui satu dari empat poin dari proposal yang dipresentasikan Presiden AS Donald Trump di Sharm el-Sheikh. Termasuk mengakhiri perang, pertukaran tahanan, dan masuknya kembali bantuan kemanusiaan di Gaza, dan penarikan pasukan Israel dari apa yang disebut sebagai garis kuning, dengan sebuah janji penarikan penuh dari Gaza nantinya.

Hamdan menuduh pasukan pendudukan Israel melanggar implementasi poin gencatan senjata, memblok bantuan kemanusiaan, dan menghalangi rehabilitasi rumah sakit dan perkantoran kota, dan mencegah masuknya komite pemerintahan yang telah disetujui oleh konsensus internasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika