REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan menteri pemuda dan olahraga (menpora) Dito Ariotedjo, Jumat (23/1/2026). Pemeriksaan tersebut terkait lanjutan pengusutan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024.
KPK memeriksa Dito sebagai saksi selama tiga jam. Penyidik menanyai Dito dari soal kunjungan kerja ke Arab Saudi bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2022 lalu, sampai soal hubungannya dengan bos travel haji Maktour.
Dito datang ke KPK sekitar pukul 13.00 siang tadi, usai Jumatan. Dia keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 16.00 sore, atau setelah waktu Ashar. Kepada wartawan, Dito mengungkapkan beberapa materi yang ditanyakan penyidik kepadanya.
Kata dia, penyidik memang menanyakan soal kegiatannya luar negeri bersama Presiden Jokowi pada 2022 lalu untuk menyambangi Kerajaan Arab Saudi. “Memang yang ditanyakan itu garis besarnya saat kunjungan kerja ke Arab Saudi. Waktu itu saya kan mendampingi Bapak Presiden Jokowi,” kata Dito, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Kata Dito menjelaskan, kunjungan kerja ke Arab Saudi ketika itu menemui Pangeran Muhammad Bin Salman (MBS) yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi. Dito mengaku turut dibawa oleh Presiden Jokowi karena dalam perjumpaan dengan MBS ketika itu juga membahas kerja sama dan pencarian dukungan dari Arab Saudi terkait proposal Indonesia yang mengajukan diri sebagai tuan rumah gelaran Piala Dunia.
“Kebetulan waktu itu, olahraga juga menjadi salah satu sektor yang Kerajaan Arab Saudi ingin kerja sama. Jadi waktu itu ada penandatanganan MoU (perjanjian kerja sama bidang olah raga) juga,” kata Dito.
Politikus muda Partai Golkar itu, pun menunjukkan MoU yang ditandatanganinya dengan Kerajaan Arab Saudi itu. Kata Dito mengungkapkan, dalam kunjungan tersebut sebetulnya tak ada pembicaraan yang khusus tentang kuota haji. Karena itu, Dito pun menerangkan sebab itu, Presiden Jokowi tak membawa serta Menteri Agama (Menag) ketika itu Yaqut Cholil Qoumas dalam rombongan kenegaraan Indonesia. “Saat pertemuan itu, tidak ada pembahasan spesifik tentang kuota haji,” ujar Dito.
Akan tetapi, kata Dito mengingat, memang pada saat makan siang bersama dengan MBS, Sang Pangeran ketika itu menawarkan diri untuk membantu semua kebutuhan pembangunan di Indonesia. Termasuk kata Dito, menyangkut soal investasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan dukungan-dukungan untuk Indonesia lainnya.
Dalam pembicaraan jamuan makan siang itu pula, ada pembicaraan tentang pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji. “Seingat saya itu memang itu bagian dari pembicaraan waktu itu lagi makan siang Presiden Jokowi dengan MBS itu sebenarnya tidak kuota haji spesifik. Tetapi pelayanan haji. Karena kan haji kita butuh banyak kan,” ujar Dito.
Ikuti Whatsapp Channel Republika