REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional mendorong integrasi data dan tata kelola pengetahuan yang adil agar kebijakan pemulihan pascabencana tidak menimbulkan eksklusivitas baru bagi masyarakat terdampak. Pendekatan ini dinilai penting untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Indonesia.
Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN Handoyo mengatakan tantangan utama pemulihan pascabencana terletak pada lemahnya keadilan prosedural dalam pendataan dan verifikasi warga terdampak. Proses pendataan yang serba cepat kerap menghasilkan kategori administratif yang kaku dan sulit mengikuti dinamika sosial di lapangan.
“Ketika data sudah dikunci untuk kepentingan perencanaan dan penganggaran, ruang koreksi menjadi sangat sempit. Padahal kondisi warga pascabencana sangat dinamis,” kata Handoyo melalui keterangan di Jakarta, Senin (19/1/2026).
Menurut Handoyo, kondisi tersebut berisiko mengecualikan warga terdampak yang tidak sesuai dengan kategori administratif yang telah ditetapkan. Situasi ini berpotensi membuat sebagian warga kehilangan akses terhadap bantuan dan program pemulihan.
Ia merekomendasikan pendataan jemput bola, penyediaan mekanisme verifikasi alternatif bagi warga yang kehilangan dokumen, serta kanal banding yang jelas dan mudah diakses. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat keadilan dalam proses pemulihan.
Handoyo juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas data pascabencana yang disusun secara terpilah. Pendekatan ini membantu kebijakan pemulihan merespons keragaman kondisi penduduk.
Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN Zainal Fatoni menyoroti perlunya integrasi pengetahuan lintas sektor dan berbasis wilayah. Kebijakan yang hanya bertumpu pada data agregat dinilai berisiko mengaburkan perbedaan kebutuhan antarwilayah dan kelompok penduduk.
“Integrasi data kependudukan, kesehatan, sanitasi, disabilitas, dan kebencanaan penting untuk memetakan kerentanan secara komprehensif. Tanpa koordinasi lintas sektor, kebijakan pemulihan akan berjalan parsial dan sulit menjawab kompleksitas risiko pascabencana,” ujarnya.
BRIN menilai pemulihan pascabencana perlu dipahami sebagai proses kebijakan jangka menengah dan panjang. Penguatan tata kelola pengetahuan, keadilan prosedural dalam pendataan, serta integrasi lintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan prinsip no one left behind bagi seluruh penduduk terdampak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika