Selasa 16 Dec 2025 19:01 WIB

Soal Surat Permohonan ke PBB, Gubernur Aceh: Saya tak Tahu Apa-Apa, Sebenarnya Keliru

Juru bicara Pemprov menyebut ada kesalahpahaman terkait surat itu.

Presiden Prabowo Subianto (ketiga kanan) didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf (kanan) dan Bupati Bireuen Mukhlis (kedua kanan) menyapa pengungsi di posko pengungsian Desa Belee Panah, Bireuen, Aceh, Ahad (7/12/2025). Presiden mengecek langsung distribusi bantuan, posko pengungsian dan penanganan dampak banjir bandang serta longsor yang terjadi pada 25 November di Provinsi Aceh.
Foto: ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Presiden Prabowo Subianto (ketiga kanan) didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf (kanan) dan Bupati Bireuen Mukhlis (kedua kanan) menyapa pengungsi di posko pengungsian Desa Belee Panah, Bireuen, Aceh, Ahad (7/12/2025). Presiden mengecek langsung distribusi bantuan, posko pengungsian dan penanganan dampak banjir bandang serta longsor yang terjadi pada 25 November di Provinsi Aceh.

REPUBLIKA.CO.ID,BANDA ACEH -- Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengaku tidak mengetahui terkait surat permintaan bantuan penanganan bencana Aceh kepada dua lembaga di bawah PBB  yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children's Fund (UNICEF). Ia menyebut ada kekeliruan terkait dengan surat itu. 

"Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh," kata Mualem saat diwawancarai awak media, di Banda Aceh, Selasa.

Baca Juga

Pernyataan itu disampaikan Mualem usai menerima secara simbolis bantuan kemanusiaan dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang diserahkan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, di halaman kantor Gubernur Aceh, di Banda Aceh.

Terkait pernyataan Mualem ini, Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA menjelaskan bahwa terjadi kesalahpahaman, surat pemerintah Aceh bukan kepada PBB, melainkan kepada UNDP dan UNICEF. Kedua lembaga itu ada di Indonesia.

"Ada salah pemahaman, itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB, tapi yang terbangun seakan-akan Gubernur kirim surat ke PBB, itu lembaga yang sudah ada. Karena mereka juga ada program di Aceh," kata Muhammad MTA.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement