REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ombudsman RI meminta pemerintah memberikan informasi akurat, faktual, dan sesuai kondisi lapangan mengenai pemulihan listrik pascabencana banjir di Aceh. Ombudsman mengingatkan akurasi informasi sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan kepastian dan dapat mengambil langkah penyelamatan dengan tepat.
Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, menyatakan penyampaian informasi yang tidak sesuai fakta justru menghambat pemulihan layanan publik. Bahkan informasi sesat bisa menurunkan kepercayaan masyarakat.
“Dalam kondisi bencana, masyarakat tidak membutuhkan laporan yang dibuat untuk menyenangkan pimpinan. Sampaikan kondisi apa adanya, apa yang sudah dikerjakan, apa kendalanya, dan area mana yang masih padam,” kata Johanes dalam keterangannya dikutip pada Selasa (9/12/2025).
Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo pada Ahad (7/12/2025), disampaikan bahwa 93 persen wilayah Aceh telah menyala dan siang ini ditargetkan mencapai 100 persen. Namun, pemantauan Ombudsman RI menemukan ketidaksinkronan antara laporan yang disampaikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PLN dengan kondisi di lapangan.
"Hingga hari ini masih banyak wilayah yang mengalami pemadaman, termasuk sejumlah kawasan di Banda Aceh yang masih gelap pada malam hari," ujar Johanes.
Lihat postingan ini di Instagram
Ikuti Whatsapp Channel Republika