Senin 20 Oct 2025 19:06 WIB

Setahun Prabowo Dinilai Tegakkan Kedaulatan Alam

Persoalan SDA di Indonesia selama ini bukan hanya soal ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). Sidang kabinet paripurna yang bertepatan dengan setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tersebut membahas realisasi pada 2025 dan rencana kerja pada 2026 terkait program kerja Kabinet Merah Putih di sejumlah bidang, dari ekonomi, bidang pangan, energi, pemberantasan kemiskinan, hingga pembangunan SDM.
Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). Sidang kabinet paripurna yang bertepatan dengan setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tersebut membahas realisasi pada 2025 dan rencana kerja pada 2026 terkait program kerja Kabinet Merah Putih di sejumlah bidang, dari ekonomi, bidang pangan, energi, pemberantasan kemiskinan, hingga pembangunan SDM.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akademisi Universitas Esa Unggul, Syurya M. Nur, menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum politik bersejarah dalam mewujudkan kedaulatan atas sumber daya alam (SDA).

Ia menyebut langkah tegas pemerintah melawan kartel, mafia sawit, dan penyelundupan tambang telah mengembalikan posisi negara sebagai pengendali utama kekayaan alam Indonesia.

Baca Juga

“Negara tampak benar-benar berdaulat atas kekayaan alamnya sendiri. Pemerintahan Prabowo berhasil memutus cengkeraman kartel yang selama ini menguasai sektor SDA,” kata Syurya dalam Diskusi Publik bertajuk Merdeka dari Cengkeraman Kartel di Universitas Trilogi, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Menurutnya, persoalan SDA di Indonesia selama ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga politik kekuasaan dan ketimpangan akses. Syurya menilai keberanian Presiden Prabowo menindak praktik mafia ekonomi merupakan langkah korektif terhadap sistem lama yang terlalu kompromistis terhadap oligarki sumber daya.

“Langkah Presiden Prabowo bukan hanya administratif, tapi simbolik. Ia menunjukkan negara kini hadir bukan sekadar penonton, tapi pengendali kekayaan rakyatnya sendiri,” ujarnya.

Syurya menjelaskan, reformasi tata kelola SDA tak akan berjalan tanpa komunikasi politik yang sehat. Ia menilai komunikasi politik partisipatif penting untuk membangun kesadaran publik bahwa SDA adalah hak rakyat, bukan milik segelintir korporasi.

“Komunikasi politik yang terbuka akan memperkuat legitimasi kebijakan dan menjadi kontrol sosial terhadap pengelolaan SDA,” jelasnya.

Dosen Komunikasi Politik itu juga menyoroti pentingnya integrasi antara politik, ekologi, dan komunikasi dalam membangun tata kelola SDA yang berkeadilan. Ia menyebut pendekatan ini sebagai Political Ecology Communication, strategi komunikasi yang menyeimbangkan kepentingan negara, rakyat, dan lingkungan.

“Konflik SDA sering kali muncul karena perebutan makna dan legitimasi kekuasaan. Pemerintah perlu terus memperkuat narasi kedaulatan dan keadilan ekologis agar reformasi ini tak berhenti di wacana,” tegasnya.

Syurya menilai langkah pemerintah saat ini menandai babak baru kedaulatan ekonomi Indonesia. Ia menyebut keberhasilan memberantas kartel SDA sebagai pondasi bagi terciptanya kemandirian bangsa dan keadilan sosial.

“Reformasi tata kelola SDA bukan hanya agenda ekonomi, tapi agenda moral bangsa. Ini momentum politik bersejarah di mana negara kembali tegak menjaga martabat dan kekayaan rakyatnya,” pungkas Syurya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement